Queensha.id – Jepara,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara resmi memperkuat sinergi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Integrasi – Nomor Identifikasi Bidang – Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) pada layanan perintis pertanahan. Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati Jepara, Senin (16/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan administrasi pertanahan yang lebih tertib, meningkatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Jepara.
Selain itu, integrasi data tersebut diharapkan mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.
Integrasi Data Pertanahan dan Pajak Daerah
Melalui kesepahaman ini, Pemkab Jepara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara akan meningkatkan koordinasi dalam berbagai aspek, mulai dari pendataan bidang tanah, penataan administrasi, legalisasi aset, hingga pengamanan aset pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, data pertanahan dapat terhubung secara lebih akurat dengan data perpajakan daerah sehingga pelayanan publik menjadi semakin efektif, efisien, dan transparan.
Tingkatkan Kualitas Data Pertanahan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Hariyoko, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut memiliki banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan kualitas data pertanahan.
Menurutnya, integrasi ini akan mendukung pemetaan bidang tanah kategori KW 4, KW 5, dan KW 6, sekaligus memperbaiki posisi bidang tanah kategori KW 1, KW 2, dan KW 3 sebagai bagian dari pemeliharaan data pertanahan.
Selain itu, proses tersebut juga akan mempermudah berbagai layanan, termasuk peralihan hak atas tanah.
Tidak hanya itu, objek pajak yang selama ini belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat dapat diinventarisasi sebagai sasaran penerbitan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Khusus hari ini kami dengan Pemkab Jepara lebih fokus kepada identifikasi data bidang tanah yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah agar dapat terintegrasi dengan Nomor Objek Pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jepara,” ujar Hariyoko.
Berdampak pada Pendapatan Daerah
Di sisi lain, kerja sama tersebut juga memberikan manfaat besar bagi Pemerintah Kabupaten Jepara.
Melalui integrasi data ini, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan objek pajak baru, memperbarui data pemanfaatan tanah, sekaligus meningkatkan kualitas data subjek pajak melalui pembaruan data pemegang hak atas tanah.
Dengan data yang semakin valid dan terintegrasi, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan juga diperkirakan akan semakin optimal.
Target 7.900 Sertifikat Tanah Tahun 2026
Pada tahun 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menargetkan sekaligus merealisasikan penerbitan 7.900 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Kantor Pertanahan juga menyerahkan dua bidang tanah kepada Pemerintah Kabupaten Jepara yang berada di kawasan objek wisata Pantai Kartini Jepara.
Adapun luas kedua bidang tanah tersebut masing-masing mencapai 5.095 meter persegi dan 14.040 meter persegi.
Penyerahan aset tersebut diharapkan semakin memperkuat legalitas kepemilikan aset pemerintah daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan maupun pelayanan masyarakat.
Sekda Jepara: Pelayanan Akan Semakin Cepat
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar, menyambut baik kerja sama tersebut.
Menurutnya, integrasi NIB dan NOP akan memberikan kemudahan dalam proses pengalihan hak atas tanah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, adanya sinkronisasi data juga memberikan kepastian mengenai nilai tanah sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
Ary Bachtiar menambahkan bahwa hingga Oktober 2026 telah terdapat 183 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah yang melaksanakan kerja sama layanan perintis serupa.
“Kerja sama integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan perpajakan daerah,” kata Ary Bachtiar.
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Dengan adanya kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara berharap pelayanan administrasi pertanahan menjadi semakin cepat, akurat, dan transparan.
Selain meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat, integrasi data juga akan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat pengamanan aset daerah, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Jepara.
***
Sumber: Diskominfo Jepara/STY.

Tinggalkan Balasan