Queensha.id – Jakarta,
Nama Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu tokoh politik paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Dari seorang pengusaha mebel di Solo, Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI selama dua periode (2014–2024), perjalanan politik Jokowi kerap menjadi kajian menarik dalam perspektif antropologi politik.
Dalam ilmu antropologi, politik tidak hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai cara seorang pemimpin membangun hubungan dengan masyarakat melalui budaya, simbol, tradisi, dan komunikasi sosial.
Politik Antropologi Jokowi Berawal dari Budaya Blusukan
Sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi dikenal dengan gaya blusukan, yakni mendatangi langsung masyarakat untuk mendengar keluhan mereka. Pendekatan ini kemudian menjadi identitas politiknya saat memimpin Jakarta hingga menjadi Presiden Republik Indonesia.
Pendekatan tersebut membuat Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Dalam perspektif antropologi politik, blusukan menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan komunitas, sekaligus membangun kepercayaan publik.
Dari Politik Populis Menuju Politik Pragmatis
Saat terpilih menjadi Presiden pada 2014, Jokowi dipandang sebagai sosok di luar elite politik dan militer. Banyak kalangan menilai kehadirannya membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia.
Namun, memasuki periode kedua pemerintahannya, berbagai pengamat melihat adanya perubahan pendekatan politik. Jokowi dinilai semakin mengutamakan stabilitas pemerintahan melalui pembentukan koalisi besar, termasuk merangkul lawan politiknya.
Salah satu langkah yang paling banyak dibahas ialah ketika Prabowo Subianto, rival dalam Pilpres 2014 dan 2019, diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju. Langkah tersebut dipandang sebagai strategi meredam polarisasi politik, tetapi juga memunculkan kritik terkait melemahnya fungsi oposisi.
Infrastruktur Menjadi Identitas Politik
Selama satu dekade pemerintahannya, Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi simbol politik pembangunan yang terus didorong pemerintah.
Di sisi lain, kebijakan hilirisasi industri mineral juga menjadi bagian penting strategi ekonomi nasional guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Kritik terhadap Demokrasi dan Politik Dinasti
Meski berhasil mempertahankan tingkat kepuasan publik yang tinggi menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Jokowi juga tidak lepas dari kritik.
Sejumlah akademisi dan lembaga internasional menilai terjadi kemunduran kualitas demokrasi, mulai dari menguatnya politik dinasti, independensi lembaga negara yang dipertanyakan, hingga kontroversi terkait pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Perubahan aturan batas usia calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu peristiwa politik yang paling banyak diperdebatkan dalam era Jokowi.
Dinamika Politik Pascapresiden
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, nama Jokowi tetap menjadi perhatian publik. Dalam perkembangan politik terbaru, hubungan politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto disebut mengalami dinamika di tengah sejumlah polemik nasional, termasuk isu dugaan penyadapan ilegal dan perubahan konstelasi politik nasional.
Meski demikian, berbagai perkembangan tersebut masih menjadi bagian dari dinamika politik yang terus berkembang dan melibatkan berbagai pandangan dari pengamat maupun aktor politik.
Politik Antropologi Jokowi Menjadi Kajian Menarik
Dalam perspektif antropologi politik, perjalanan Jokowi menunjukkan bagaimana simbol budaya, komunikasi langsung dengan masyarakat, pembangunan fisik, hingga pembentukan jaringan kekuasaan menjadi bagian dari strategi politik seorang pemimpin.
Di awal kemunculannya, Jokowi dikenal sebagai simbol perubahan melalui politik kerakyatan. Namun, dalam perjalanannya, berbagai kebijakan dan keputusan politik juga memunculkan kritik mengenai kualitas demokrasi, konsolidasi kekuasaan, serta munculnya politik dinasti.
Karena itu, politik antropologi Joko Widodo tidak dapat dipahami hanya dari keberhasilan pembangunan maupun kritik yang muncul, melainkan sebagai proses perubahan kepemimpinan yang terus menjadi bahan kajian dalam perkembangan demokrasi Indonesia.
***
Sumber: Wikipedia.

Tinggalkan Balasan