Queensha.id – Jepara,

 

Masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) direncanakan, digunakan, hingga dipertanggungjawabkan. Bahkan, warga juga berhak meminta penjelasan apabila hasil pembangunan dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jepara, Padmono Wisnugroho, saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif LPPL Radio Kartini FM, Rabu (18/11/2026), yang membahas tema transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

Menurut Padmono, keterbukaan informasi bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah desa, tetapi juga merupakan hak masyarakat sebagai pemilik dana publik yang digunakan untuk membiayai pembangunan.

“Transparansi merupakan hak dari masyarakat untuk mengetahui bagaimana suatu program atau pembangunan itu direncanakan, kemudian dilaksanakan sampai pelaporannya, sampai LPJ-nya,” ujar Padmono.

APBDes Harus Dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat

Lebih lanjut, Padmono menjelaskan bahwa dana pembangunan desa berasal dari uang rakyat sehingga pertanggungjawabannya tidak cukup hanya disampaikan kepada Inspektorat maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes). Sebaliknya, laporan tersebut juga harus dapat diakses oleh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa prinsip tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Berdasarkan regulasi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seluruh proses pengelolaan APBDes, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

Namun demikian, Padmono mengingatkan bahwa tidak semua informasi dapat dibuka kepada publik. Informasi yang bersifat pribadi tetap wajib dilindungi.

“Nomor induk kependudukan, nomor rekening, dan kondisi kesehatan penerima bantuan termasuk informasi yang harus dijaga kerahasiaannya,” jelasnya.

PPID Desa Berperan Layani Permintaan Informasi

Selain itu, Padmono juga menekankan pentingnya keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi.

Apabila permintaan informasi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, warga dapat mengajukan permohonan melalui PPID Kabupaten. Bahkan, jika sengketa informasi masih terjadi, masyarakat dapat menempuh mekanisme penyelesaian melalui Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa, laporan dapat disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Jepara untuk dilakukan pemeriksaan.

Warga Diminta Memahami RAB Sebelum Menilai Hasil Pembangunan

Dalam dialog tersebut, seorang pendengar bernama Riyan mempertanyakan cara masyarakat meminta pertanggungjawaban apabila hasil pembangunan dinilai tidak sesuai dengan besarnya anggaran, tanpa harus merasa khawatir mendapatkan tekanan.

Menanggapi hal tersebut, Padmono menyarankan masyarakat terlebih dahulu mempelajari Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan.

Menurutnya, anggaran proyek tidak hanya digunakan untuk membeli material, tetapi juga mencakup biaya tenaga kerja, pajak, serta komponen lain yang telah dihitung dalam perencanaan.

Sebagai ilustrasi, ia menyebut proyek pembangunan jalan beton dengan nilai anggaran Rp100 juta yang secara kasat mata hanya menghasilkan jalan sepanjang sekitar 20 meter. Oleh karena itu, hasil pekerjaan harus dibandingkan terlebih dahulu dengan rincian RAB agar penilaiannya objektif.

Pemerintah Desa Diminta Terbuka terhadap Kritik

Di sisi lain, Padmono mengingatkan seluruh pemerintah desa agar tidak menganggap kritik masyarakat sebagai ancaman.

Sebaliknya, kritik dinilai sebagai masukan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di desa.

“Kritik bukan suatu musuh, tetapi justru itu digunakan untuk mengintrospeksi kemudian mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan keterbukaan informasi di tingkat desa.

Beberapa kendala tersebut antara lain masih terbatasnya pemahaman aparatur desa mengenai regulasi keterbukaan informasi, kemampuan teknologi informasi yang belum merata, keterbatasan sarana pendukung, hingga minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi dan mekanisme pengaduan.

DPRD Jepara Dorong Informasi APBDes Disampaikan dengan Bahasa Sederhana

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jepara, Uzlifatul Fuaidah, mengatakan masyarakat perlu mengetahui sumber pendapatan desa beserta alokasi belanjanya secara jelas.

Tidak hanya itu, informasi mengenai program pembangunan, besaran anggaran setiap kegiatan, hingga realisasi pelaksanaannya juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Menurutnya, penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti baliho APBDes, papan informasi desa, situs web resmi desa, maupun forum musyawarah desa.

Ia menilai penyajian informasi harus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat.

“Informasi juga harus disajikan secara sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat mengetahui manfaat nyata dari setiap program pembangunan tersebut,” ujarnya.

Dialog interaktif yang dipandu Subkoordinator Media Massa Diskominfo Jepara, Muhammad Safrudin, tersebut menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Sumber: Diskominfo Jepara/AP.