Queensha.id – Jakarta,

 

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan bahwa partainya tetap memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keputusan tersebut bukan sekadar pilihan politik, melainkan merupakan bagian dari ideologi serta sikap politik yang selama ini dipegang teguh oleh PDIP.

Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengungkapkan bahwa PDIP sempat mendapat tawaran untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, ia memilih menolak tawaran tersebut.

“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujar Megawati sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (20/11/2026).

Menurut Presiden Kelima Republik Indonesia itu, keyakinan politik yang dipegang PDIP berakar pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila sekaligus mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila. Makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca, memahami konteks kelahirannya, dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Selain menyinggung posisi politik PDIP, Megawati juga menyoroti kondisi kehidupan demokrasi di Indonesia. Ia menilai saat ini banyak orang yang enggan menyampaikan pendapat tanpa adanya arahan atau komando.

“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu, jadi seperti harus perlu komando terus,” katanya.

“Ndak ada yang berani sekarang, semuanya begini,” lanjut Megawati.

Lebih jauh, Megawati turut mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga menyinggung isu dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik.

Meski demikian, Megawati tetap mendorong masyarakat agar tidak takut menyampaikan pendapat. Menurutnya, kebebasan berbicara merupakan hak yang telah dijamin oleh konstitusi sehingga warga negara tidak seharusnya merasa takut untuk menyuarakan pandangan secara bertanggung jawab.

Ia pun mengaku pernah beberapa kali dipanggil aparat penegak hukum. Namun, menurutnya, hal tersebut justru menunjukkan kepatuhannya sebagai warga negara terhadap proses hukum yang berlaku.

“Saya sudah tiga kali dipanggil polisi dan satu kali dipanggil kejaksaan. Itu bukan berarti melawan hukum, tetapi sebagai warga negara saya taat pada hukum,” ungkapnya.

Di akhir penyampaiannya, Megawati menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa. Sebagai putri Proklamator RI Soekarno, ia berharap jalannya pemerintahan tetap berpijak pada konstitusi, demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila.

“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” tutup Megawati.

 

***

Sumber: Dtk.