Queensha.id – Jakarta,

 

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai rencana Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden (wapres) baru pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut berkaitan dengan tenggat waktu pengajuan dua nama calon wapres oleh Presiden kepada MPR. Ia menegaskan bahwa apabila hingga Kamis (19/11/2026) malam usulan tersebut belum disampaikan, maka pelaksanaan sidang pada 9 Desember berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

“Jika sampai kemarin jam 00.00 WIB, Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” ujar Mahfud melalui unggahan di akun Instagramnya, Jumat (20/11/2026).

Mahfud menjelaskan bahwa ketentuan mengenai batas waktu 14 hari sebelum sidang bukan dihitung berdasarkan hari kalender. Sebaliknya, aturan tersebut mengacu pada 14 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 maupun Tata Tertib MPR.

“(Ternyata) di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” kata Mahfud.

Oleh karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyarankan agar jadwal sidang paripurna diundur apabila pengajuan dua nama calon wapres belum memenuhi ketentuan tersebut.

Menurutnya, penundaan diperlukan agar seluruh proses tetap sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MD3, dan Tata Tertib MPR.

“Oleh sebab itu, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa sidang paripurna pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.

Muzani juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat pada Rabu, 25 November 2026. Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan mengumumkan kedua nama calon sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Rencana pelaksanaan sidang tersebut kini menjadi perhatian publik karena adanya perbedaan penafsiran mengenai ketentuan tenggat waktu dalam proses pengajuan calon wakil presiden. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada waktu penyerahan nama calon oleh Presiden serta keputusan resmi MPR terkait jadwal sidang.

 

***

Sumber: CNN.