Queensha.id – Jakarta,

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta sejumlah instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait delapan paket pengadaan jasa influencer pada periode 2024 hingga 2026.

Sorotan publik terhadap pengadaan tersebut semakin menguat karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden sejak Oktober 2024. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut proses pemilihan penyedia jasa, tetapi juga dimulai sejak tahap perencanaan, analisis kebutuhan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga penilaian terhadap hasil atau output pekerjaan.

“Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Budi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut penting guna memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan anggaran negara, serta menghindari potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, KPK juga menyoroti kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kerja sama tersebut. Hal ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik yang juga memiliki perusahaan yang memperoleh pekerjaan dari instansi pemerintah.

Dalam kajiannya, KPK turut mencermati ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur larangan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Saat ini, lembaga antirasuah tersebut masih melakukan analisis terhadap temuan yang disampaikan oleh ICW. Di sisi lain, KPK juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran dengan disertai bukti-bukti pendukung.

Sementara itu, Raffi Ahmad sebelumnya menyatakan siap menjalani evaluasi maupun pemeriksaan apabila diperlukan oleh lembaga pengawasan, baik Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026), Raffi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi.

Dalam video tersebut, Raffi mengungkapkan bahwa pada 2024 dirinya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk terkait penerimaan endorsement dan berbagai bentuk kerja sama komersial lainnya.

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” ujar Raffi.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima kerja sama komersial tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” kata Raffi.

Meskipun demikian, Raffi mengakui bahwa statusnya sebagai pejabat publik membawa tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, menurutnya, aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Polemik mengenai pengadaan jasa influencer dengan nilai mencapai sekitar Rp14,69 miliar tersebut kini menjadi perhatian publik. Di sisi lain, kasus ini juga mendorong pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar penggunaan anggaran negara tetap berjalan sesuai prinsip efisiensi, integritas, dan kepentingan publik.

 

***

Sumber: CNN.