Queensha.id – Jakarta,
Sorotan publik terhadap perusahaan milik Raffi Ahmad belum juga mereda. Setelah sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak jasa influencer pemerintah senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia, kini perhatian masyarakat kembali tertuju pada laporan keuangan PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS).
Pasalnya, berdasarkan laporan keuangan perusahaan periode Januari–September 2026, RANS Entertainment mencatat pendapatan Rp30,3 miliar dari kerja sama dengan PT Metra Digital Media (MDMedia), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Informasi tersebut diungkap dalam laporan keuangan emiten yang kemudian dikutip sejumlah media ekonomi nasional.
Namun demikian, perlu dipahami bahwa angka Rp30,3 miliar tersebut merupakan pendapatan perusahaan, bukan keuntungan bersih, dan juga bukan pendapatan pribadi Raffi Ahmad. Pendapatan perusahaan masih harus dikurangi berbagai biaya operasional, pajak, beban usaha, serta kewajiban lainnya sebelum menghasilkan laba bersih.
MDMedia Menjadi Salah Satu Pelanggan Terbesar RANS
Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, RANS membukukan total pendapatan sekitar Rp243,74 miliar hingga September 2026 atau naik sekitar 5,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari total pendapatan tersebut, PT Metra Digital Media (MDMedia) memberikan kontribusi sekitar Rp30,3 miliar atau setara 12,43 persen dari keseluruhan pendapatan perusahaan. Sementara pelanggan terbesar lainnya adalah PT Sinar Niaga Sejahtera dari Grup Garudafood dengan kontribusi sekitar Rp41,04 miliar.
Laporan keuangan juga menjelaskan bahwa pendapatan tersebut berasal dari segmen hiburan dan lifestyle maupun penjualan produk berbasis intellectual property (IP).
Meski demikian, laporan tersebut belum menjelaskan secara rinci bentuk layanan, ruang lingkup pekerjaan, maupun produk yang menjadi dasar transaksi antara MDMedia dan RANS Entertainment.
Bukan Bukti Pelanggaran
Besarnya nilai transaksi tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar di media sosial.
Namun, dari sisi tata kelola perusahaan, nilai transaksi yang besar bukan berarti otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum.
Dalam dunia bisnis, perusahaan swasta memang dapat memperoleh pendapatan miliaran rupiah dari perusahaan BUMN selama kerja sama dilakukan melalui mekanisme yang sah, memiliki kontrak yang jelas, harga yang wajar, serta sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Karena itu, keberadaan angka Rp30,3 miliar sendiri tidak dapat dijadikan bukti adanya penyimpangan tanpa adanya hasil audit ataupun proses penegakan hukum.
Mengapa Publik Tetap Menyoroti?
Meski demikian, perhatian masyarakat muncul karena waktu pengungkapan laporan keuangan tersebut berdekatan dengan polemik kontrak jasa influencer pemerintah senilai Rp14,7 miliar yang sebelumnya menjadi temuan ICW.
Akibatnya, sebagian masyarakat kemudian membandingkan kedua angka tersebut, meskipun secara substansi keduanya merupakan perkara yang berbeda.
Kontrak pemerintah menggunakan anggaran negara memiliki mekanisme pengadaan tersendiri, sedangkan kerja sama antara RANS dan MDMedia merupakan hubungan bisnis antarkorporasi. Karena itu, kedua transaksi tersebut memiliki dasar hukum dan mekanisme yang berbeda.
Pentingnya Transparansi
Dalam praktik bisnis modern, terutama ketika melibatkan perusahaan milik negara, transparansi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Pengamat tata kelola perusahaan umumnya menilai bahwa perusahaan BUMN perlu memberikan penjelasan yang memadai mengenai:
- bentuk kerja sama;
- ruang lingkup pekerjaan;
- mekanisme pemilihan mitra;
- dasar penentuan nilai kontrak;
- indikator keberhasilan proyek.
Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat menilai apakah transaksi benar-benar dilakukan secara profesional, kompetitif, dan memberikan manfaat bisnis bagi seluruh pihak.
Kinerja RANS Justru Meningkat
Selain menjadi sorotan karena kerja sama dengan MDMedia, laporan keuangan juga menunjukkan bahwa kinerja RANS selama sembilan bulan pertama 2026 mengalami pertumbuhan.
Pendapatan perusahaan naik menjadi sekitar Rp243,74 miliar, sementara laba periode berjalan meningkat lebih dari 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatat kenaikan aset serta penurunan liabilitas setelah memperoleh dana dari penawaran saham perdana (IPO).
Hingga Kini Belum Ada Pernyataan Adanya Pelanggaran
Sampai 22 November 2026, belum terdapat pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyebut kerja sama antara RANS Entertainment dengan MD Media sebagai tindakan melanggar hukum.
Demikian pula, rincian kontrak kerja sama tersebut belum dipublikasikan secara lengkap kepada masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai dugaan yang berkembang di media sosial masih memerlukan klarifikasi resmi dari para pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat membedakan antara pendapatan perusahaan, laba bersih, kontrak bisnis, dan dugaan pelanggaran hukum. Transparansi dari perusahaan maupun BUMN terkait akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh kerja sama berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
***
Sumber: BS.

Tinggalkan Balasan