Queensha.id – Surabaya,

 

Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, berhasil menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia. Kedua calon penumpang tersebut ditunda keberangkatannya pada Rabu (18/11/2026) setelah pemeriksaan mendalam mengungkap adanya indikasi kuat bahwa tujuan perjalanan mereka tidak sesuai dengan pengakuan awal.

Awalnya, kedua WNI tersebut mengaku akan berlibur ke Thailand melalui Singapura selama 10 hari. Akan tetapi, setelah petugas melakukan pendalaman, ditemukan fakta bahwa tujuan akhir mereka adalah Rusia usai menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook.

Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, menjelaskan bahwa kecurigaan petugas muncul karena terdapat ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan dengan dokumen yang dimiliki kedua penumpang. Selain itu, petugas juga menemukan riwayat pembatalan tiket perjalanan sebelumnya pada 7 November 2026.

“Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran,” ujar Agus Winarto.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan terhadap percakapan di telepon genggam keduanya memperlihatkan adanya komunikasi dengan pihak perekrut yang menawarkan pekerjaan sebagai petugas keamanan (security). Namun demikian, isi komunikasi tersebut justru mengarah pada aktivitas militer sehingga memunculkan dugaan bahwa keduanya akan direkrut sebagai tentara bayaran.

Atas temuan tersebut, petugas Imigrasi langsung mengambil tindakan Not OK to Board (NOB) atau penundaan keberangkatan. Setelah itu, kedua WNI diserahkan kepada Satgas PAM dan selanjutnya dilimpahkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi, terutama apabila perekrutannya dilakukan melalui media sosial tanpa kejelasan legalitas.

Menurut Hendarsam, masyarakat wajib memastikan perusahaan perekrut memiliki izin resmi, memahami secara rinci jenis pekerjaan yang ditawarkan, serta mengikuti seluruh prosedur penempatan tenaga kerja sesuai ketentuan hukum Indonesia.

“Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa,” tegas Hendarsam.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang WNI dapat kehilangan status kewarganegaraannya apabila secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

Tidak hanya itu, Hendarsam juga mengingatkan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain berpotensi menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Kondisi tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat karena dapat memengaruhi berbagai hak dasar seseorang sepanjang hidupnya.

“Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh masa depannya,” paparnya.

Di sisi lain, Hendarsam menegaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian bukanlah upaya untuk menghambat masyarakat bepergian ke luar negeri. Sebaliknya, pemeriksaan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap warganya agar tidak menjadi korban perdagangan orang, penipuan berkedok lowongan kerja, maupun perekrutan dalam aktivitas yang membahayakan keselamatan jiwa.

“Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia,” tutup Hendarsam.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang beredar melalui media sosial. Sebelum menerima tawaran tersebut, masyarakat disarankan melakukan verifikasi kepada instansi pemerintah terkait agar tidak terjerumus dalam aktivitas ilegal yang dapat mengancam keselamatan, masa depan, bahkan status kewarganegaraan mereka.

 

***

Sumber: Humas Imigrasi Juanda.