Queensha.id – Jepara,
Kekecewaan mulai mengemuka di tengah masyarakat Jepara. Sejumlah warga mempertanyakan kinerja para wakil rakyat di DPRD Jepara yang dinilai minim komunikasi dan belum terlihat nyata memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Pertanyaan sederhana namun tajam kini bergema di berbagai kalangan: apa yang sedang diperjuangkan oleh wakil rakyat yang dulu dipilih dengan penuh harapan?
Saat masa kampanye, janji untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan warga disampaikan dengan lantang. Namun kini, sebagian masyarakat mengaku tidak merasakan dampak nyata dari kehadiran para anggota dewan tersebut.
“Dulu kami pilih karena percaya. Katanya mau bantu keluhan warga di kecamatan kami. Tapi sekarang, kami bahkan tidak tahu mereka sedang memperjuangkan apa,” ujar Prasetyo warga Kecamatan Batealit, Jepara dengan nada kecewa, Kamis (9/4).
Sorotan semakin tajam ketika warga menyinggung jumlah anggota legislatif yang tidak sedikit. Di Kabupaten Jepara, terdapat sekitar 50 anggota DPRD yang seharusnya aktif menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Anggotanya banyak, hampir 50 orang. Tapi kok nggak ada kabar apa pun? Kami di bawah ini bingung, sebenarnya mereka sedang bekerja atau tidak,” imbuhnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait pergerakan para anggota DPRD di masing-masing dapil. Warga menilai, seharusnya ada komunikasi terbuka, laporan kinerja, atau setidaknya kehadiran langsung di tengah masyarakat untuk mendengar persoalan yang ada.
Keluhan lain yang mencuat adalah minimnya respons terhadap berbagai permasalahan lokal, mulai dari infrastruktur, ekonomi warga, hingga pelayanan publik. Masyarakat merasa seolah berjalan sendiri tanpa pendampingan dari wakil yang telah mereka pilih.
“Jujur kami sedih. Mereka duduk di kursi DPRD, dapat gaji dari uang rakyat. Tapi tugasnya apa saja? Apakah kerjanya hanya duduk saja dan digaji?” ungkap warga lainnya dengan nada getir.
Fenomena ini menjadi sorotan penting dalam sistem demokrasi lokal. Kepercayaan publik yang diberikan melalui pemilu seharusnya dibalas dengan kerja nyata, bukan sekadar formalitas jabatan.
Transparansi, komunikasi, dan keberpihakan kepada rakyat menjadi kunci utama yang kini ditunggu masyarakat Jepara. Tanpa itu, jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili akan semakin melebar.
Masyarakat berharap, suara-suara dari dapil tidak lagi diabaikan, dan para wakil rakyat kembali pada tujuan utama: memperjuangkan kepentingan publik, bukan sekadar menikmati kursi kekuasaan.
***
Sumber: DN.
(09 April 2026)
Tinggalkan Balasan