Beban Rakyat Terus Bertambah, Elit Tetap Aman, Kritik Tajam Pengamat Jepara Purnomo Wardoyo

Queensha.id – Jepara,

Kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintah kembali mencuat. Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, melontarkan pernyataan tajam terkait kondisi sosial-ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat kecil.

Dalam pandangannya, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini justru cenderung membebani rakyat, sementara kelompok elit dinilai tetap berada dalam zona aman. Ia menyoroti ketimpangan yang semakin terasa di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga penegakan hukum.

“Bagus, tambah lagi beban rakyat. Biar tambang-tambang ilegal dan kroni pejabat tetap aman, pajaknya nol besar. Pemerintah kreatif sekali mencari uang… asal dari kantong rakyat kecil,” tegas Purnomo, Rabu (22/4/2026).

Ia juga menilai, berbagai persoalan nasional saat ini semakin kompleks dan belum menunjukkan arah perbaikan yang signifikan. Mulai dari meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kondisi lingkungan yang terus mengalami degradasi.

Selain itu, Purnomo menyinggung kondisi demokrasi yang menurutnya kian melemah. Ia mengkritik adanya pembungkaman suara publik serta penegakan hukum yang dianggap tidak berjalan adil.

“Biarkan rakyat berceloteh di warung kopi, sementara kebijakan besar terus berjalan tanpa berpihak. Langit Indonesia seperti diobral, hutan dirusak, lingkungan tercemar, tapi yang diuntungkan tetap kelompok tertentu,” lanjutnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti kondisi fiskal negara. Menurutnya, pengelolaan anggaran dalam APBN perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah tekanan utang dan kebutuhan publik yang semakin meningkat.

Purnomo menilai, hampir dua tahun masa kerja pemerintahan seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan arah perubahan nyata. Namun, ia melihat kesejahteraan masyarakat belum merata dan masih jauh dari harapan.

“Rakyat ini sudah menunggu puluhan tahun sejak merdeka, hanya untuk hidup layak saja masih sulit. Tapi yang benar-benar merasakan kemerdekaan, justru hanya kalangan elit,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan, kepemimpinan sejatinya diukur dari kemampuan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

“Kalau hanya mampu mensejahterakan elit, lalu apa makna menjadi orang nomor satu?” pungkasnya.

Pernyataan ini menambah daftar panjang kritik publik terhadap kondisi sosial dan ekonomi nasional, sekaligus menjadi pengingat bahwa harapan masyarakat terhadap perubahan masih sangat besar.

***
(22 April 2026)