Queensha.id – Jepara,

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara mulai memperketat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Sedikitnya tujuh wilayah dipetakan sebagai daerah rawan krisis air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan.

Kepala pelaksana BPBD Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, mengatakan wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan meliputi Clering, Sumberrejo, Bategede, Kedungmalang, Kaliombo, Pule, hingga wilayah kepulauan Karimunjawa.
Menurutnya, pemetaan tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas penanganan apabila debit air mulai mengalami penurunan signifikan di tengah masyarakat.

“Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian utama kami dalam menghadapi musim kemarau tahun ini,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

 

Program Penanganan Kekeringan Sudah Dimulai Sejak 2025

BPBD Jepara tidak hanya menyiapkan langkah darurat jangka pendek, tetapi juga telah menjalankan program penanganan jangka panjang sejak tahun 2025.

Program tersebut meliputi pembangunan sumber air dan jaringan pipanisasi di sejumlah desa rawan seperti Clering, Sumberrejo, Bategede, dan Kedungmalang. Infrastruktur tersebut kini telah dimanfaatkan sekitar 50 kepala keluarga.

“Beberapa titik sudah kita siapkan sumber air dan pipanisasinya sejak 2025, dan saat ini sudah berjalan untuk sekitar 50 KK,” jelas Arwin.

Selain itu, BPBD juga melakukan perbaikan jaringan distribusi air di wilayah Kunir melalui pembenahan pipa utama. Sementara di Desa Bategede, perbaikan infrastruktur distribusi terus didorong agar layanan air tetap optimal saat musim kemarau tiba.

Untuk wilayah Kedungmalang dan Kaliombo, BPBD mengakui masih terdapat keterbatasan layanan distribusi air dari PDAM sehingga diperlukan sumber alternatif lain yang kini masih diupayakan.

 

BPBD Jepara Siapkan Anggaran Rp32 Juta

Menghadapi potensi kekeringan, BPBD Jepara telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp32 juta dari APBD untuk kegiatan droping air bersih kepada masyarakat terdampak.

Anggaran tersebut diproyeksikan sebagai langkah awal penanganan apabila sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan air bersih.

“Ada rencana sekitar Rp32 juta dari APBD. Kalau kurang, bisa dibantu CSR atau pihak perusahaan,” kata Arwin.

Selain dukungan anggaran, BPBD Jepara juga memperoleh tambahan satu unit truk tangki dari pihak swasta untuk memperkuat armada distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung.

 

Kesiapan Armada dan Koordinasi Lapangan

BPBD Jepara memastikan kesiapan armada droping air masih dalam kondisi mencukupi. Dukungan armada dari pemerintah provinsi juga disebut siap dikerahkan apabila kebutuhan distribusi meningkat.

“Untuk armada dari provinsi maupun milik BPBD sendiri masih mencukupi. Insya Allah anggaran juga cukup untuk tahap awal penanganan,” ungkapnya.

Hingga saat ini, BPBD mengaku belum menerima laporan resmi dari desa terkait permintaan droping air bersih. Kondisi tersebut menandakan situasi kekeringan di Jepara masih belum memasuki tahap darurat.

 

Warga Diminta Hemat Air Selama Musim Kemarau

BPBD Jepara turut mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Warga diminta menghemat penggunaan air serta rutin memeriksa instalasi air di rumah guna mencegah kebocoran dan pemborosan.

“Gunakan air seefektif mungkin, cek instalasi air di rumah, dan lakukan penghematan agar stok air tetap mencukupi,” imbau Arwin.

BPBD Jepara menegaskan akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan guna memastikan potensi kekeringan dapat ditangani secara cepat dan tepat saat memasuki puncak musim kemarau.

 

 

***
(Queensha Jepara | 7 Mei 2026).