Queensha.id – Jepara,
Jagat media sosial di Kabupaten Jepara kembali diramaikan oleh unggahan dari akun Facebook Lintas Berita Jepara (LBJ) yang dikenal aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dalam salah satu unggahannya, LBJ menyinggung program MBG di wilayah Jepara yang disebut SPPG berada di bawah kepemimpinan Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar. Postingan tersebut memancing beragam komentar dari warganet, terutama karena narasi yang digunakan oleh admin akun dinilai menyinggung pihak tertentu dan menggunakan bahasa campuran Jawa serta Indonesia.
Dalam unggahan tersebut, admin LBJ menuliskan kalimat bernada sindiran:
“Daripada tanya Min LBJ, alok takon ro bosmu bolo 😄
Daripada dispill Min LBJ, karuane bosmu menindak dulu 😆
Wis dikekki clue padahal, kebangeten‼️
Mosok amar makruf nahi munkar pileh²? awokwkwk”
Unggahan tersebut seolah memberikan “clue” atau petunjuk terkait isu yang sedang dibicarakan, tanpa menjelaskan secara rinci pihak atau peristiwa yang dimaksud, pada Senin (16/3).
Perdebatan di Kolom Komentar
Sejumlah warganet kemudian mencoba meminta penjelasan lebih jelas terkait maksud unggahan tersebut. Dalam tangkapan layar komentar yang beredar, seorang pengguna dengan akun hajar.marzuqi meminta penjelasan lebih rinci.
“Gawe berita sing jelas min… SPPG mana, yayasan apa, pelanggarane apa,” tulisnya.
Namun balasan dari admin LBJ justru menggunakan bahasa Jawa yang bernada santai bahkan sedikit menyindir. Hal ini kemudian memicu perdebatan lanjutan di kolom komentar.
Beberapa netizen menilai gaya komunikasi tersebut kurang mencerminkan etika penyampaian informasi, terutama karena akun tersebut mengatasnamakan platform berita atau informasi publik.
Salah satu pengguna lain, novian_alfa90, bahkan mengingatkan admin untuk lebih memperhatikan etika jurnalistik dalam berkomunikasi di ruang publik digital.
“Mohon gunakan pilihan bahasa yang lebih santun sesuai dengan kode etik jurnalistik,” tulisnya.
Kritik terhadap Pemerintah Daerah
Selama ini, akun Lintas Berita Jepara dikenal sebagai konten kreator lokal yang kerap menyoroti isu-isu pemerintahan daerah, kebijakan publik, hingga berbagai persoalan sosial di Kabupaten Jepara.
Konten yang disajikan seringkali menggunakan gaya satire atau sindiran, sehingga memancing respons beragam dari masyarakat.
Namun di sisi lain, pola komunikasi yang dinilai provokatif juga kerap menuai kritik karena dianggap berpotensi memicu salah tafsir atau konflik di ruang publik digital.
Ruang Diskusi Publik
Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi ruang diskusi terbuka bagi masyarakat untuk menilai kebijakan pemerintah maupun menyampaikan kritik.
Meski demikian, sejumlah pengamat komunikasi digital menilai bahwa transparansi informasi dan etika komunikasi tetap penting dijaga, agar kritik yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Perdebatan di kolom komentar unggahan tersebut pun menjadi gambaran bagaimana publik semakin aktif mengawasi, sekaligus mengkritisi, baik pemerintah maupun para pembuat konten yang menyampaikan informasi kepada masyarakat.
***
(Queensha Jepara – 17 Maret 2026)
Tinggalkan Balasan