Queensha.id – Jepara,
Status pekerjaan seseorang kerap menjadi tolok ukur dalam menilai kondisi ekonomi di tengah masyarakat. Namun, anggapan bahwa seseorang yang berprofesi sebagai buruh tani, nelayan, buruh bangunan, atau pedagang asongan pasti miskin, serta mereka yang bekerja sebagai karyawan swasta atau pegawai formal pasti kaya, ternyata tidak selalu benar.
Pemerhati kebijakan pemerintah, AN (45), menegaskan bahwa penilaian kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan profesi atau tingkat pendidikan semata. Menurutnya, terdapat berbagai indikator lain yang digunakan pemerintah untuk menentukan apakah seseorang atau sebuah rumah tangga termasuk kategori miskin atau tidak.
“Status pekerjaan memang menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kondisi ekonomi seseorang. Namun, itu bukan satu-satunya acuan mutlak untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau kaya,” ujar AN kepada awak media, Selasa (16/6/2026).
Status Pekerjaan Sering Menimbulkan Stigma
Di masyarakat, pekerjaan tertentu sering kali identik dengan kelompok ekonomi bawah. Misalnya, mereka yang dalam KTP atau Kartu Keluarga tercatat sebagai buruh tani, nelayan, buruh bangunan, atau pedagang asongan sering dianggap sebagai kelompok berpenghasilan rendah.
Sebaliknya, mereka yang berstatus sebagai karyawan swasta, guru swasta, pegawai kantor, atau profesi formal lainnya kerap dipandang sebagai kelompok masyarakat yang lebih mapan secara ekonomi.
Padahal, menurut AN, realitas di lapangan tidak selalu demikian.
“Ada nelayan yang memiliki penghasilan puluhan juta rupiah per bulan. Ada juga pedagang kecil yang mampu menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Sebaliknya, tidak sedikit pekerja formal yang memiliki pendapatan pas-pasan karena tingginya biaya hidup dan tanggungan keluarga,” jelasnya.
BPS Gunakan Berbagai Indikator Kemiskinan
Menurut AN, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan yang jauh lebih komprehensif dalam menentukan status kemiskinan masyarakat.
Penilaian tidak hanya didasarkan pada pekerjaan, melainkan juga memperhatikan kondisi tempat tinggal, pola konsumsi, pendidikan, akses fasilitas dasar, hingga kepemilikan aset.
Seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, terdapat sejumlah indikator yang digunakan untuk menilai kondisi rumah tangga secara keseluruhan.
14 Indikator Kemiskinan yang Perlu Diketahui
AN menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan sejumlah indikator yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi rumah tangga miskin.
Beberapa indikator tersebut antara lain:
- Luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi per orang.
- Jenis lantai rumah masih berupa tanah atau bahan berkualitas rendah.
- Dinding rumah terbuat dari bahan tidak permanen.
- Tidak memiliki fasilitas MCK sendiri.
- Sumber penerangan bukan listrik.
- Sumber air minum tidak layak.
- Menggunakan bahan bakar memasak tradisional.
- Jarang mengonsumsi daging, susu, atau protein hewani.
- Hanya mampu makan satu hingga dua kali sehari.
- Tidak mampu membeli pakaian baru secara berkala.
- Sulit mengakses layanan kesehatan.
- Pendidikan kepala keluarga rendah atau tidak tamat SD.
- Bekerja di sektor rentan dengan pendapatan sangat rendah.
- Tidak memiliki tabungan atau aset berharga minimal Rp500 ribu.
“Secara umum, rumah tangga dapat dikategorikan miskin apabila memenuhi sebagian besar indikator tersebut. Jadi penilaiannya jauh lebih luas daripada sekadar melihat pekerjaan seseorang,” terang AN.
Pendidikan Tinggi Belum Menjamin Kaya
Selain pekerjaan, pendidikan juga sering dijadikan ukuran kesejahteraan. Banyak masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang bergelar sarjana pasti hidup berkecukupan.
Namun menurut AN, asumsi tersebut juga tidak selalu tepat.
Banyak lulusan perguruan tinggi yang masih berjuang mendapatkan pekerjaan layak, sementara tidak sedikit masyarakat dengan pendidikan sederhana yang sukses menjadi pengusaha atau pelaku usaha mandiri.
“Pendidikan memang membuka peluang yang lebih luas, tetapi tidak otomatis menjamin seseorang menjadi kaya. Begitu pula pekerjaan. Semua harus dilihat secara menyeluruh,” katanya.
Pentingnya Menghilangkan Stereotip Sosial
AN berharap masyarakat tidak mudah memberikan label kaya atau miskin hanya berdasarkan profesi yang tertera dalam dokumen kependudukan.
Menurutnya, stereotip semacam itu justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dan diskriminasi sosial.
“Kita perlu melihat kondisi riil kehidupan masyarakat. Ada yang pekerjaannya sederhana tetapi ekonominya kuat, dan ada yang pekerjaannya terlihat bagus namun masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Memahami Data Secara Objektif
Di tengah berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, masyarakat diharapkan memahami bahwa penentuan status ekonomi dilakukan melalui mekanisme dan indikator yang telah ditetapkan secara resmi.
Dengan memahami indikator kemiskinan secara objektif, masyarakat dapat lebih bijak dalam menilai kondisi sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya serta menghindari stigma yang tidak sesuai dengan kenyataan.
“Pada akhirnya, kesejahteraan tidak bisa diukur hanya dari jabatan, pekerjaan, atau pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya,” pungkas AN.
***
Wartawan: Yusron.
Tinggalkan Balasan