Queensha.id – Edukasi Sosial,
Feodalisme di lingkungan birokrasi masih menjadi salah satu persoalan yang kerap disoroti dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Budaya ini dinilai dapat menghambat reformasi birokrasi karena menempatkan pejabat sebagai pihak yang harus dilayani, bukan sebagai pelayan masyarakat.
Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, mengatakan bahwa feodalisme merupakan pola pikir yang sudah tidak relevan dengan sistem pemerintahan modern. Menurutnya, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bukan alat untuk memperoleh penghormatan berlebihan ataupun berbagai fasilitas.
“Pejabat negara dan aparatur pemerintah sejatinya adalah pelayan masyarakat. Ketika jabatan justru dijadikan simbol kekuasaan yang harus dilayani, maka nilai-nilai pelayanan publik akan luntur dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun,” ujar Purnomo Wardoyo, Senin (17/8/2026).
Ia menilai, budaya feodal sering kali terlihat dari hubungan kerja yang tidak sehat di lingkungan birokrasi. Bawahan enggan menyampaikan kritik atau masukan karena takut mendapat sanksi, sementara keputusan penting hanya bergantung pada kehendak atasan.
Apa Itu Feodalisme di Birokrasi?
Feodalisme di birokrasi merupakan kondisi ketika struktur pemerintahan dijalankan dengan budaya yang menempatkan pejabat sebagai “tuan” yang harus dihormati secara berlebihan. Dalam praktiknya, loyalitas kepada atasan lebih diutamakan daripada profesionalisme, integritas, dan kepentingan masyarakat.
Akibatnya, pelayanan publik menjadi lambat, kurang transparan, dan berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil.
Ciri-Ciri Feodalisme di Birokrasi
Beberapa karakteristik budaya feodal dalam birokrasi antara lain:
- Pejabat merasa harus dilayani oleh bawahan maupun masyarakat.
- Bawahan lebih mengutamakan menyenangkan atasan daripada menyampaikan fakta dan kritik yang membangun.
- Jabatan dimanfaatkan untuk memperoleh fasilitas, penghormatan, atau keuntungan pribadi.
- Pelayanan kepada masyarakat tidak diberikan secara setara, sehingga muncul perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.
Dampak Negatif bagi Pemerintahan
Menurut Purnomo Wardoyo, apabila budaya feodal terus dipelihara, maka akan muncul berbagai persoalan yang merugikan negara dan masyarakat.
Di antaranya adalah meningkatnya potensi korupsi, pungutan liar (pungli), lambannya proses pengambilan keputusan, hingga penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran karena lebih mengutamakan kegiatan seremonial dibandingkan pelayanan publik.
“Budaya takut kepada atasan tidak boleh mengalahkan keberanian untuk berkata benar. Pemerintahan yang sehat membutuhkan kritik, evaluasi, dan keterbukaan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Langkah Menghilangkan Budaya Feodal
Purnomo Wardoyo menilai perubahan harus dimulai dari pola pikir para aparatur negara. Pejabat perlu menyadari bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sarana memperoleh keistimewaan.
Selain itu, ia mendorong agar setiap instansi membangun budaya kerja yang terbuka terhadap kritik, memperkuat sistem pengawasan, serta menerapkan sanksi tegas bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan.
“Semakin kuat budaya melayani, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Reformasi birokrasi bukan hanya soal aturan, tetapi juga perubahan mental dan budaya kerja,” tegasnya.
Melalui pemahaman yang benar mengenai feodalisme di birokrasi, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Di sisi lain, aparatur negara juga diharapkan terus memperkuat integritas sehingga birokrasi benar-benar hadir untuk melayani kepentingan rakyat.
***
Sumber: Queensha Jepara.
Penulis: Vico Rahman.
Tinggalkan Balasan