Queensha.id – Ekonomi,
Ekonom senior sekaligus pengamat pasar modal Indonesia, Prof. Ferry Latuhihin, menyoroti perbedaan metode pengukuran tingkat kemiskinan antara World Bank (Bank Dunia) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, perbedaan metode tersebut menghasilkan angka yang sangat berbeda dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry melalui kanal YouTube miliknya dan kemudian dikutip oleh portal Listrik Indonesia pada Rabu (9/9/2026).
Dalam penjelasannya, Ferry menyebut bahwa apabila menggunakan ukuran pengeluaran yang dipakai World Bank untuk kategori negara berpendapatan menengah (middle income country), sekitar 64 persen penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka itu jauh berbeda dibandingkan data resmi BPS yang mencatat tingkat kemiskinan nasional berada di kisaran 8 hingga 9 persen.
“Menurut World Bank tahun depan, Indonesia menjadi negara termiskin di dunia di dalam kelasnya sebagai middle income class,” ujar Ferry sebagaimana dikutip Listrik Indonesia.
Perbedaan Metode Penghitungan
Ferry menjelaskan bahwa perbedaan tersebut bukan berarti salah satu data keliru, melainkan karena masing-masing lembaga menggunakan standar dan metodologi yang berbeda.
BPS menggunakan garis kemiskinan nasional, yang disusun berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan.
Sementara itu, World Bank menggunakan international poverty line atau garis kemiskinan internasional yang disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Oleh karena itu, hasil pengukurannya bisa berbeda cukup signifikan dibandingkan angka nasional.
Menurut Ferry, pendekatan berbasis pengeluaran tersebut dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Struktur Ketenagakerjaan Jadi Sorotan
Selain membahas metode pengukuran kemiskinan, Ferry juga menyoroti struktur ketenagakerjaan di Indonesia.
Ia menyebut sekitar 40 persen tenaga kerja bekerja di sektor formal, sedangkan 60 persen lainnya berada di sektor informal.
Menurutnya, dominasi sektor informal menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan ketika membahas tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pekerja sektor informal umumnya memiliki pendapatan yang lebih fluktuatif, minim perlindungan sosial, serta lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi dibandingkan pekerja formal.
Pentingnya Memahami Perbedaan Data
Perbedaan angka antara World Bank dan BPS bukan berarti salah satu data harus dianggap lebih benar daripada yang lain. Kedua lembaga memiliki tujuan dan metode pengukuran yang berbeda.
Data BPS digunakan sebagai acuan resmi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan nasional, sedangkan data World Bank lebih banyak digunakan untuk membandingkan kondisi kemiskinan antarnegara dengan standar internasional.
Karena itu, masyarakat diharapkan memahami konteks penggunaan masing-masing indikator agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menilai kondisi ekonomi Indonesia.
Tantangan ke Depan
Terlepas dari perbedaan metode tersebut, para ekonom menilai Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti peningkatan kualitas lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, perluasan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan sektor formal agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.
Pemerintah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Catatan Redaksi:
Artikel ini mengutip pernyataan Prof. Ferry Latuhihin yang dimuat oleh portal Listrik Indonesia. Klaim mengenai “64 persen penduduk Indonesia tergolong miskin” merupakan penjelasan berdasarkan metode pengukuran World Bank menurut narasumber, dan berbeda dengan angka kemiskinan resmi BPS karena menggunakan metodologi yang tidak sama. Oleh karena itu, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa memahami perbedaan definisi dan standar pengukurannya.
***
Tinggalkan Balasan