Queensha.id – Edukasi Sosial,

 

Perkembangan layanan berbasis digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk memesan jasa secara daring. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan data pribadi.

Salah satu modus yang belakangan menjadi perhatian adalah penawaran jasa pijat panggilan melalui internet maupun aplikasi percakapan. Modus ini tidak berhenti pada transaksi jasa semata, tetapi dalam sejumlah kasus berkembang menjadi ancaman, intimidasi, hingga dugaan pemerasan dengan memanfaatkan identitas pribadi korban.

Purnomo Wardoyo seorang pengamat sosial terkemuka asal Jepara menilai, pola kejahatan seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mengandalkan tipu daya dalam transaksi, tetapi juga mengeksploitasi tekanan psikologis korban.

“Pelaku memanfaatkan rasa malu, ketakutan, dan kekhawatiran seseorang terhadap nama baiknya. Ketika korban merasa tertekan, pelaku berusaha menciptakan kesan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah memenuhi permintaan mereka. Padahal, ancaman untuk menyebarkan data pribadi tidak boleh dianggap sebagai bagian dari transaksi biasa,” ujarnya, Rabu,(14/10/2026).

 

Bermula dari Permintaan Data Pribadi

Dalam praktiknya, pelaku biasanya menawarkan jasa melalui media sosial atau aplikasi percakapan. Setelah komunikasi terjalin, calon pelanggan diminta mengirimkan data pribadi, termasuk foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan alasan verifikasi identitas atau persyaratan pemesanan.

Tidak sedikit korban yang tanpa berpikir panjang mengirimkan dokumen tersebut karena menganggapnya sebagai prosedur administratif.

Padahal, KTP memuat berbagai informasi penting, seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang dapat disalahgunakan apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ancaman Muncul Saat Transaksi Dibatalkan

Masalah umumnya muncul ketika calon pelanggan membatalkan pemesanan atau menolak melakukan pembayaran di muka.

Alih-alih mengakhiri komunikasi, pelaku justru mengancam akan menyebarluaskan percakapan, foto identitas, maupun informasi pribadi korban kepada keluarga, kerabat, atau melalui media sosial apabila korban tidak segera mengirimkan sejumlah uang.

Menurut Purnomo Wardoyo, ancaman seperti ini merupakan bentuk tekanan psikologis yang bertujuan membuat korban kehilangan kemampuan berpikir jernih.

“Ketika seseorang menyerahkan uang karena ancaman, tidak ada jaminan pelaku akan berhenti. Selama mereka masih menguasai data pribadi korban, ancaman serupa bisa terus berulang,” katanya.

Rasa Malu Sering Dimanfaatkan Pelaku

Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan digital tidak selalu dilakukan melalui teknik peretasan yang rumit. Dalam banyak kasus, pelaku justru memanfaatkan sisi emosional manusia.

Korban sering memilih diam karena takut dipermalukan atau khawatir diketahui keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut justru memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan intimidasi.

Pengamat sosial menegaskan bahwa seseorang yang sekadar bertanya atau melakukan komunikasi mengenai suatu layanan tidak dapat dipaksa membayar melalui ancaman.

“Tidak ada alasan yang membenarkan pemerasan. Kesalahan atau keputusan pribadi seseorang tidak pernah memberikan hak kepada pihak lain untuk mengintimidasi ataupun menyebarkan data pribadinya,” tegasnya.

Langkah yang Perlu Dilakukan Korban

Apabila menerima ancaman serupa, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

  • Menyimpan seluruh bukti percakapan, tangkapan layar, nomor telepon, rekening tujuan, dan riwayat transaksi.
  • Tidak mengirimkan dokumen identitas tambahan.
  • Tidak mentransfer uang karena tekanan atau ancaman.
  • Memblokir akun pelaku setelah bukti diamankan.
  • Melaporkan dugaan pemerasan kepada aparat penegak hukum apabila ancaman terus berlanjut.

Literasi Digital Perlu Diperkuat

Kasus ini menjadi pengingat bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memahami risiko penyalahgunaan data pribadi.

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati sebelum memberikan informasi identitas kepada pihak yang belum jelas kredibilitasnya, terutama dalam transaksi yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi percakapan.

“Kejahatan tidak selalu diawali dengan kekerasan. Ada yang dimulai dari percakapan yang tampak ramah, kemudian berubah menjadi ancaman ketika pelaku merasa telah menguasai kelemahan korbannya. Jangan sampai rasa malu membuat seseorang menjadi korban dua kali, pertama karena ditipu, kedua karena diperas,” pungkas pengamat sosial tersebut.

 

***

Sumber: Queensha Jepara.

Penulis: Vico Rahman.