Queensha.id – Semarang,

 

Pengiriman 2.604 botol minuman keras (miras) menuju wilayah Karimunjawa, Kabupaten Jepara, berhasil digagalkan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Tengah.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi tidak hanya menemukan dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang sesuai, tetapi juga mendalami dugaan pelanggaran dokumen pelayaran kapal yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mako Ditpolairud Polda Jateng, kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Selasa (20/10/2026).

Berawal dari Informasi Masyarakat

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya pengiriman minuman keras menggunakan kapal menuju wilayah kepulauan Karimunjawa.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Ditpolairud Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap KM Laba-Laba 8B yang saat itu bersandar di pelabuhan.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan ribuan botol miras berbagai merek yang disembunyikan di antara muatan material bangunan.

Petugas kemudian melakukan pengembangan hingga menemukan lokasi penyimpanan barang tersebut di sebuah toko yang berada di wilayah Karimunjawa.

Toko tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan sekaligus lokasi penjualan minuman keras tersebut.

Dua Orang Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni:

  • AKA (26), yang diduga berperan sebagai nakhoda kapal pengangkut.
  • N (54), yang diduga sebagai pemilik barang sekaligus pihak yang mengedarkan miras melalui toko di Karimunjawa.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, N diduga membeli minuman keras dari pemasok di wilayah Jepara dengan nilai transaksi sekitar Rp50 juta.

Sementara itu, AKA diduga mendapatkan imbalan sebesar Rp15 ribu untuk setiap karton yang diangkut menggunakan kapal.

Kapal Diduga Berlayar Tanpa SPB Berlaku

Selain dugaan peredaran miras, polisi juga menemukan adanya persoalan administrasi pelayaran.

KM Laba-Laba 8B dengan ukuran 14 Gross Ton (GT) diduga melakukan pelayaran tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang masih berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen, masa berlaku SPB kapal tersebut diketahui telah berakhir pada 7 Oktober 2026.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, penyidik menjerat AKA dengan Pasal 323 ayat (1) juncto Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.

Ancaman hukuman bagi tersangka mencapai lima tahun penjara serta denda maksimal Rp600 juta.

Izin Usaha Toko Tidak Sesuai

Dalam proses penyidikan, polisi juga menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian izin usaha toko yang digunakan untuk menyimpan dan menjual miras.

Izin usaha toko tersebut diketahui berkaitan dengan perdagangan eceran barang kebutuhan pokok, bukan izin usaha yang mencakup perdagangan minuman beralkohol.

Hal tersebut menjadi salah satu poin pendalaman penyidik terkait dugaan pelanggaran aturan perdagangan.

Polisi Dalami Jalur Distribusi Miras

Kapolda Jawa Tengah menegaskan proses hukum masih terus berjalan.

Penyidik masih melakukan pendalaman terkait jalur pengiriman barang, jaringan distribusi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peredaran minuman keras tersebut.

Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian khusus terhadap aktivitas perdagangan dan pengangkutan barang di wilayah kepulauan, khususnya Karimunjawa yang memiliki jalur distribusi melalui transportasi laut.

Kepolisian mengingatkan seluruh pelaku usaha agar memastikan setiap aktivitas pengangkutan maupun perdagangan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.


Tag:
#Karimunjawa #Jepara #MirasIlegal #DitpolairudPoldaJateng #KM_LabaLaba8B #KapoldaJateng #PeredaranMiras #BeritaJepara #Queenshaid