Queensha.id – Aceh,
Narasi yang menyebut 90 persen masyarakat Aceh setuju Aceh merdeka dan berdiri sebagai negara sendiri di sidang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali ramai diperbincangkan di media sosial.
Klaim tersebut memunculkan berbagai pertanyaan. Benarkah angka 90 persen itu berasal dari survei resmi? Apakah benar PBB pernah menggelar sidang yang memutuskan atau membahas kemerdekaan Aceh berdasarkan dukungan mayoritas masyarakat?
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan dokumen resmi PBB maupun survei ilmiah terbaru yang membuktikan klaim bahwa 90 persen masyarakat Aceh saat ini menginginkan kemerdekaan.
Asal Mula Angka 90 Persen
Dalam sejarah Aceh memang pernah muncul angka yang mendekati 90 persen.
Pada Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Keadilan (SIRA Rakan) tahun 2000, panitia menggelar jajak pendapat tidak resmi. Saat itu sekitar 95 persen responden memilih merdeka dari Indonesia. Namun, jajak pendapat tersebut bukan referendum resmi, tidak diselenggarakan pemerintah ataupun PBB, serta tidak dapat dijadikan gambaran sikap seluruh masyarakat Aceh saat ini.
Karena itu, mengaitkan angka tersebut dengan kondisi Aceh saat ini merupakan penyederhanaan yang tidak didukung data terbaru.
Tidak Ada Resolusi PBB yang Menyatakan 90 Persen Warga Aceh Ingin Merdeka
Penelusuran terhadap berbagai pemberitaan kredibel maupun dokumen yang tersedia juga tidak menemukan adanya sidang resolusi PBB yang menetapkan bahwa 90 persen masyarakat Aceh mendukung kemerdekaan.
Memang dalam sejarah konflik Aceh, sejumlah tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pernah membawa isu Aceh ke forum internasional, termasuk menyampaikan pandangan mengenai Aceh dalam forum PBB pada awal 1990-an. Namun hal tersebut berbeda dengan adanya resolusi resmi PBB mengenai kemerdekaan Aceh.
Setelah MoU Helsinki, Aceh Berstatus Otonomi Khusus
Konflik panjang antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka berakhir melalui MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
Perjanjian tersebut mengakhiri konflik bersenjata dan memberikan Aceh kewenangan yang lebih luas melalui otonomi khusus, namun tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sejak saat itu, berbagai lembaga pemerintahan lokal dibangun kembali melalui mekanisme demokrasi.
Video Aktivis Aceh di PBB Juga Pernah Dipastikan Hoaks
Awal 2026 sempat beredar video yang diklaim memperlihatkan aktivis Aceh berdemo di Gedung PBB menuntut referendum.
Namun hasil pemeriksaan fakta menyatakan narasi tersebut tidak benar.
Faktanya, aksi tersebut merupakan demonstrasi damai diaspora Aceh di Amerika Serikat yang menyuarakan isu kemanusiaan terkait bencana, bukan menuntut referendum ataupun kemerdekaan Aceh.
Klaim Harus Didukung Bukti
Pengamat dan peneliti konflik Aceh menilai bahwa isu kemerdekaan merupakan persoalan yang sangat sensitif sehingga setiap klaim harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa adanya survei independen dengan metodologi yang jelas maupun dokumen resmi dari lembaga internasional, angka seperti 90 persen tidak dapat disimpulkan sebagai fakta yang mewakili seluruh masyarakat Aceh. Hal ini juga sejalan dengan berbagai kajian sejarah yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan berubah sesuai konteks politik dan sosial pada masanya.
Berdasarkan penelusuran berbagai sumber terpercaya, klaim bahwa 90 persen masyarakat Aceh saat ini mendukung kemerdekaan dan hal tersebut telah dibahas atau diputuskan dalam sidang resolusi PBB belum memiliki bukti yang valid.
Angka yang sering beredar berasal dari jajak pendapat tidak resmi pada tahun 2000, bukan referendum resmi ataupun survei ilmiah terbaru.
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati menerima informasi yang beredar di media sosial, terutama terkait isu politik, separatisme, maupun hubungan internasional, serta selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
***
Sumber: BS/Queensha Jepara.

Tinggalkan Balasan