Queensha.id — Jakarta,

 

Pemerintah Indonesia berencana menerapkan pajak digital terhadap berbagai aktivitas transaksi keuangan, termasuk transaksi melalui transfer perbankan dan layanan teknologi finansial (fintech). Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 9 November 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pemerintah akan memanfaatkan sistem digital yang lebih modern agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Selain melibatkan bank milik pemerintah dan bank swasta, kebijakan ini juga akan mencakup berbagai perusahaan fintech serta platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo dalam proses pemungutan maupun penyetoran pajak yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Lebih lanjut, pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, sistem teknologi informasi (IT), hingga Artificial Intelligence (AI) untuk membantu mengawasi dan mengoptimalkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rasio Penerimaan Negara Dinilai Masih Rendah

Di sisi lain, Hashim menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena rasio penerimaan negara Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya.

Saat ini, penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru mencapai sekitar 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai perbandingan, ia menyebut rasio penerimaan negara Kamboja telah mencapai sekitar 18 persen, sedangkan India berada di kisaran 20 persen. Bahkan, beberapa negara lain memiliki rasio yang lebih tinggi lagi.

Oleh karena itu, pemerintah menilai masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi sistem perpajakan berbasis digital.

Berpotensi Tambah Penerimaan Negara Rp1.500 Triliun

Hashim memperkirakan Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan rasio penerimaan negara hingga setara dengan Kamboja.

Apabila rasio tersebut meningkat sekitar 6 persen terhadap PDB, maka potensi tambahan penerimaan negara diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1.500 triliun setiap tahun.

Menurutnya, tambahan penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat anggaran pembangunan nasional, meningkatkan pelayanan publik, membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Digitalisasi Perpajakan Jadi Fokus Pemerintah

Sementara itu, penerapan pajak digital juga menjadi bagian dari transformasi sistem perpajakan nasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Dengan adanya integrasi antara sektor perbankan, fintech, dan platform digital, pemerintah berharap proses pengawasan transaksi dapat berlangsung lebih efisien sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh mekanisme pemungutan pajak akan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Ke depan, optimalisasi pajak digital diharapkan mampu memperkuat kondisi fiskal Indonesia sekaligus meningkatkan kemampuan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan secara berkelanjutan.

 

***

Sumber: CNN.

Penulis: Vico Rahman.