Queensha.id – Jepara,
Kebijakan pengetatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) oleh Pertamina di SPBU Karimunjawa mulai memukul keras kehidupan nelayan setempat. Ratusan nelayan kini terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena kesulitan mendapatkan pertalite untuk operasional.
Marlan (40), nelayan asal Dukuh Nyamplungan, Desa Karimunjawa, mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi membeli pertalite, baik dari SPBU maupun pengecer sejak aturan diperketat.
“Kalau solar masih bisa pakai barcode MyPertamina, tapi untuk pertalite yang kami gunakan menyalakan genset saat melaut, sekarang tidak tersedia. Akhirnya kami berhenti melaut,” ujarnya.
Selama ini, nelayan di Karimunjawa mengandalkan pembelian BBM dari pengecer. Namun, setelah kebijakan baru diterapkan, pengecer tidak lagi diperbolehkan membeli BBM dari SPBU, sehingga rantai distribusi ke nelayan terputus total.
Dampaknya tidak kecil. Marlan menyebut, dalam kelompoknya, Nelayan Karya Lestari saja terdapat 34 orang yang masing-masing membutuhkan 5–6 liter BBM per hari. Secara keseluruhan, ia memperkirakan ada ratusan nelayan yang mengalami nasib serupa.
Mayoritas nelayan di wilayah kepulauan ini adalah pencari cumi dan teri yang sangat bergantung pada pencahayaan saat melaut di malam hari. Tanpa pasokan BBM untuk genset, aktivitas penangkapan ikan praktis tidak bisa dilakukan.
Keluhan serupa juga disampaikan Petinggi Desa Karimunjawa, Arif Setiawan. Ia menilai kebijakan yang diterapkan terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan.
“Masyarakat tidak diberi akses BBM nonsubsidi, tapi membeli BBM subsidi juga dipersulit. Di sini tidak ada Pertamax, tapi pertalite sulit didapat. Kasihan nelayan kami, sudah seminggu tidak bisa mencari nafkah,” tegasnya.
Arif menambahkan, larangan terhadap penjualan BBM eceran semakin memperparah kondisi. Padahal, selama ini pengecer menjadi solusi bagi warga yang tinggal jauh dari SPBU.
Di seluruh Kecamatan Karimunjawa, hanya terdapat satu SPBU yang melayani kebutuhan BBM masyarakat. Dengan kondisi wilayah yang tersebar di pulau-pulau, akses langsung ke SPBU menjadi kendala tersendiri bagi warga.
“Kalau pengecer tidak boleh jual, sementara akses ke SPBU terbatas, maka distribusi BBM ke masyarakat pasti terganggu,” tambahnya.
Para nelayan dan pemerintah desa kini berharap adanya langkah cepat dari pemerintah daerah untuk mencari solusi. Mereka meminta adanya kebijakan khusus bagi wilayah kepulauan agar distribusi BBM tetap berjalan tanpa mematikan mata pencaharian warga.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya nelayan yang terdampak, tetapi juga rantai ekonomi di Karimunjawa yang sangat bergantung pada hasil laut bisa ikut lumpuh.
***
Suara Merdeka.
(Rabu, 1 April 2026)
Tinggalkan Balasan