Queensha.id – Nasional,

 

Polemik mengenai status administrasi dan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perhatian publik. Perdebatan tersebut semakin mengemuka setelah muncul sejumlah putusan pengadilan yang memicu beragam tafsir di tengah masyarakat.

Akibatnya, sejumlah tokoh politik, aktivis, hingga masyarakat melakukan aksi simbolik berupa menurunkan atau mencopot foto resmi Wakil Presiden Gibran dari ruang kerja, ruang rapat, hingga ruang kelas. Bagi para pelaku aksi, langkah tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan protes politik. Sementara itu, pemerintah serta sejumlah pakar hukum menilai bahwa kedudukan Wakil Presiden tetap harus mengacu pada mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Berikut rangkuman berbagai aksi yang menjadi perhatian publik.

 

1. Rojab Asy’ari Menurunkan Foto Gibran

Aksi terjadi di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Rojab Asy’ari yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu pejabat publik pertama yang secara terbuka menurunkan foto Wakil Presiden Gibran.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan sikap politik pribadi setelah mengikuti perkembangan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto tetap dipasang karena aksi tersebut hanya ditujukan kepada posisi Wakil Presiden.

 

2. Forum Kebangsaan Yogyakarta Menurunkan Foto Gibran

Aksi terjadi diruang Badan Anggaran (Banggar), Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta.

Aksi berikutnya terjadi saat Forum Kebangsaan Yogyakarta menggelar audiensi dengan DPRD DIY. Sebelum dialog dimulai, massa secara simbolis menurunkan foto Wakil Presiden yang terpasang di ruang Banggar.

Mereka menyebut tindakan itu sebagai simbol desakan agar lembaga negara menindaklanjuti aspirasi masyarakat mengenai polemik hukum yang sedang berkembang.

 

3. Ahmad Zaki Iqbal Menurunkan Foto Gibran

Aksi terjadi di MA Plus Al-Hidayah, Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Video Kepala MA Plus Al-Hidayah, Ahmad Zaki Iqbal, menjadi viral setelah memperlihatkan dirinya menurunkan foto Wakil Presiden dari ruang kelas.

Ia menyatakan keputusan tersebut diambil setelah banyak siswa mempertanyakan polemik yang berkembang sehingga pihak sekolah memilih menyimpan sementara foto tersebut.

 

4. Penurunan Foto di Seluruh Kelas MA Plus Al-Hidayah

Aksi terjadi pada seluruh ruang kelas MA Plus Al-Hidayah, Grobogan, Jawa Tengah.

Tidak hanya satu ruangan, kebijakan tersebut diterapkan di seluruh kelas madrasah. Langkah ini disebut bertujuan menjaga suasana belajar tetap kondusif sekaligus menghindari kebingungan peserta didik akibat banyaknya informasi yang beredar di media sosial.

 

5. Aksi Massa Forum Kebangsaan DIY

Aksi terjadi di Kompleks DPRD DIY, Kota Yogyakarta.

Selain menurunkan foto, massa juga membentangkan spanduk, membacakan pernyataan sikap, serta mendesak DPR RI agar menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait polemik yang sedang berkembang.

 

6. Muncul Coretan “Gibran Penipu”

Aksi terjadi di sejumlah titik di Jakarta.

Di tengah polemik tersebut, muncul pula coretan bertuliskan “Gibran Penipu” di beberapa lokasi di Jakarta. Tulisan itu kemudian menjadi viral di media sosial dan memicu perdebatan baru mengenai batas kebebasan berekspresi dalam menyampaikan kritik politik.

 

7. Spanduk Desakan Gibran Mundur

Aksi terjadi di Kawasan DPR RI/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Sejumlah spanduk berisi tuntutan agar Gibran mengundurkan diri juga sempat muncul di sekitar kompleks parlemen. Spanduk tersebut dipasang sebagai bentuk tekanan politik agar lembaga negara menindaklanjuti berbagai putusan pengadilan yang menjadi sorotan masyarakat.

 

8. Aksi Simbolik di Media Sosial

Aksi tersebut diberbagai daerah di Indonesia.

Setelah video dari Sukabumi, Yogyakarta, dan Grobogan viral, banyak pengguna media sosial mengunggah video serupa dengan menurunkan atau menutupi foto Wakil Presiden sebagai bentuk dukungan terhadap aksi protes. Namun aksi ini dilakukan secara individu dan bukan kebijakan resmi lembaga negara.

 

9. Seruan Sejumlah Aktivis

Aksi terjadi di berbagai forum diskusi di Yogyakarta.

Sejumlah aktivis menyampaikan seruan agar DPR RI, MPR RI, serta lembaga negara lainnya memberikan kepastian hukum sehingga polemik yang berkembang tidak terus memicu perdebatan di masyarakat.

 

10. Gelombang Aksi Simpatik

Aksi terjadi di Sukabumi, Yogyakarta, Grobogan, serta sejumlah daerah lain melalui media sosial.

Meskipun aksi penurunan foto secara langsung baru terverifikasi di beberapa daerah, gelombang dukungan dan aksi simpatik terus bermunculan melalui diskusi publik, pemasangan spanduk, unggahan video, hingga berbagai bentuk ekspresi politik lainnya.

 

Apa Isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)?

Mahkamah Konstitusi memeriksa gugatan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena pemohon dinilai tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) maupun aspek hukum acara lainnya.

Artinya, MK tidak memasuki pokok perkara untuk menilai benar atau tidaknya substansi dalil yang diajukan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak menyatakan Wakil Presiden diberhentikan ataupun kehilangan jabatannya.

 

Apa Isi Putusan Mahkamah Agung (MA)?

Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait sengketa administrasi pencalonan Wakil Presiden.

Putusan tersebut kemudian memunculkan berbagai penafsiran di ruang publik mengenai dampaknya terhadap status administrasi pencalonan Gibran. Meski demikian, pelaksanaan putusan tersebut tetap mengikuti mekanisme administrasi negara dan tidak secara otomatis mengubah status jabatan Wakil Presiden.

 

Mengapa Aksi Penurunan Foto Terjadi?

Beberapa alasan yang disampaikan para pelaku aksi antara lain:

  • Menginginkan adanya kepastian hukum atas polemik yang berkembang.
  • Menjadikan penurunan foto sebagai simbol kritik politik.
  • Mendorong DPR RI dan MPR RI menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  • Menunggu adanya keputusan hukum yang dianggap benar-benar final.
  • Menyampaikan pesan moral mengenai pentingnya integritas administrasi pejabat publik.
  • Menarik perhatian masyarakat agar lebih mengikuti perkembangan proses hukum.
  • Menggunakan aksi simbolik sebagai bentuk penyampaian pendapat yang damai.

Bagaimana Aturan Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden?

Di Indonesia, pemasangan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden di kantor pemerintahan diatur dalam berbagai ketentuan mengenai penggunaan lambang negara dan tata naskah dinas. Foto tersebut merupakan simbol jabatan negara, bukan simbol pribadi pejabat yang sedang menjabat.

Oleh karena itu, pencopotan atau penurunan foto di instansi pemerintah dapat menimbulkan perdebatan dari sisi etika birokrasi maupun administrasi, meskipun setiap kasus tetap harus dilihat berdasarkan konteks dan kewenangan di masing-masing lembaga.

Polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa sebuah putusan pengadilan dapat memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat. Di satu sisi, aksi penurunan foto dipandang sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain, kedudukan Wakil Presiden sebagai pejabat negara tetap diatur oleh mekanisme konstitusi, sehingga perubahan status jabatan hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi serta memahami perbedaan antara ekspresi politik, putusan pengadilan, dan mekanisme ketatanegaraan agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Catatan redaksi: Untuk menjaga akurasi jurnalistik, jangan menyatakan ada 10 peristiwa penurunan foto yang berbeda apabila faktanya belum terverifikasi. Yang telah banyak diberitakan media nasional sebagai aksi nyata terutama terjadi di Sukabumi, Yogyakarta, dan Grobogan, sedangkan poin lainnya merupakan rangkaian aksi, bentuk protes lain, atau perkembangan yang berkaitan dengan polemik tersebut.

***

Sumber: Berbagai sumber terpercaya.