Queensha.id – Jakarta,

 

Wacana mengenai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI terus menjadi perhatian publik setelah mencuat kabar bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, hingga kini proses konstitusional belum selesai sehingga Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan belum terjadi kekosongan jabatan secara resmi.

Apabila nantinya kursi Wakil Presiden benar-benar kosong, maka mekanisme pengisiannya mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR, kemudian MPR memilih satu di antaranya dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Sejumlah akademisi dan pengamat politik pun mulai memetakan figur-figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Namun, penting ditegaskan bahwa nama-nama tersebut masih sebatas analisis politik, bukan daftar resmi kandidat.

Delapan Nama yang Masuk Bursa Analisis Politik

Direktur Eksekutif The SAS Institute sekaligus akademisi Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, memetakan sedikitnya delapan tokoh nasional yang memiliki modal politik apabila terjadi pergantian Wakil Presiden.

1. Puan Maharani

Ketua DPR RI ini dinilai mempunyai pengalaman panjang di pemerintahan dan legislatif. Apabila dipilih, Puan diperkirakan mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan DPR.

Namun di sisi lain, perpindahan Puan ke kursi Wakil Presiden juga akan memunculkan konsekuensi terhadap kepemimpinan DPR serta dinamika politik PDI Perjuangan.

2. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

AHY dinilai menawarkan kesinambungan pemerintahan karena saat ini menjabat Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.

Pengalamannya di kabinet dianggap menjadi nilai tambah. Akan tetapi, pengangkatannya juga harus mempertimbangkan keseimbangan kekuatan partai-partai dalam koalisi pemerintahan.

3. Sri Sultan Hamengku Buwono X

Gubernur DIY tersebut dinilai memiliki legitimasi budaya yang kuat, pengalaman memimpin daerah, serta diterima lintas kelompok politik.

Figur Sultan dianggap mampu menjadi simbol pemersatu ketika dinamika politik nasional sedang menghangat. Namun, modal simbolik tersebut tetap harus dibarengi efektivitas kerja dalam pemerintahan nasional.

4. Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI sekaligus tokoh Partai Gerindra ini memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo serta pengalaman mengelola komunikasi politik di parlemen.

Meski demikian, apabila Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang sama, sebagian pengamat menilai dapat memunculkan persepsi dominasi satu kekuatan politik.

5. Khofifah Indar Parawansa

Nama Khofifah menjadi salah satu figur yang paling banyak mendapat perhatian.

Sebagai Gubernur Jawa Timur, mantan Menteri Sosial, serta Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah dinilai memiliki pengalaman pemerintahan, jejaring sosial yang luas, sekaligus representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional.

Beberapa pengamat bahkan menyebut Khofifah memiliki kombinasi modal politik yang sangat kuat apabila benar terjadi pergantian Wakil Presiden.

6. Muhaimin Iskandar

Ketua Umum PKB ini juga masuk dalam bursa karena memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan didukung kekuatan parlemen yang cukup besar.

Namun demikian, masuknya Muhaimin diperkirakan akan mengubah keseimbangan politik di dalam koalisi pemerintahan.

7. Anies Baswedan

Nama mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dipandang sebagai simbol rekonsiliasi politik nasional.

Apabila bergabung dalam pemerintahan, Anies dinilai berpotensi memperluas dukungan publik. Meski demikian, hingga kini tidak ada pernyataan resmi mengenai kesediaannya sehingga namanya masih sebatas kemungkinan analitis.

8. Mahfud MD

Mantan Menko Polhukam ini dinilai memiliki pengalaman hukum, pemerintahan, dan birokrasi yang sangat kuat.

Mahfud dianggap mampu memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun sama seperti Anies, belum ada indikasi resmi mengenai peluang pencalonannya.

Pengamat: Bukan Sekadar Siapa yang Populer

Sejumlah analis mengingatkan bahwa pengganti Wakil Presiden tidak cukup hanya mempertimbangkan popularitas.

Faktor loyalitas kepada Presiden, kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan, komunikasi dengan parlemen, serta keseimbangan koalisi menjadi pertimbangan yang jauh lebih penting dibanding sekadar elektabilitas.

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga dihadapkan pada tantangan menghindari munculnya persepsi dual power atau “matahari kembar”, sehingga figur yang dipilih harus mampu memperkuat koordinasi pemerintahan tanpa memunculkan pusat kekuasaan baru.

Mekanisme Konstitusi Tetap Menjadi Kunci

Terlepas dari berbagai nama yang beredar, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti konstitusi.

Selama belum ada kekosongan jabatan yang sah secara hukum, seluruh nama yang beredar masih merupakan bagian dari diskusi politik dan analisis para pengamat, bukan keputusan resmi pemerintah maupun MPR.

Publik pun kini menunggu perkembangan resmi terkait proses tersebut. Siapa pun yang nantinya dipilih, figur itu diharapkan mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, membangun hubungan yang baik dengan parlemen, serta menjalankan amanat konstitusi apabila sewaktu-waktu harus menggantikan Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan.

 

***

Sumber: KPR/Dsw.