Queensha.id – Jakarta,

 

Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis siang.

Namun demikian, meskipun telah melepaskan jabatan sebagai orang nomor dua di Indonesia, Gibran masih menghadapi proses hukum atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang saat ini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri.

Laporan tersebut sebelumnya diajukan pada 3 Oktober 2026 oleh perwakilan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), D. Samsudin, bersama perwakilan organisasi masyarakat Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat), Regas atau Riyadi.

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengungkapkan bahwa penyidikan atas laporan tersebut masih terus berlangsung. Bahkan, menurutnya, para pelapor telah menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

“Proses laporan masih jalan. Terakhir, pelapor kami yakni Saudara Samsudin dan Riyadi sudah diperiksa. Juga saksi Bonatua Silalahi sudah diperiksa,” ujar Ahmad saat dikonfirmasi.

Selain pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi, Ahmad menyebut penyidik juga dijadwalkan memeriksa advokat Subhan Palal sebagai saksi.

Menurutnya, Subhan memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut karena sebelumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan memerintahkan agar dokumen tersebut dimusnahkan. Putusan itu diketok pada Jumat (30/10/2026).

Lebih lanjut, Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum harus tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami juga menegaskan, tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap Gibran Rakabuming Raka di Bareskrim Polri sekalipun Gibran Rakabuming Raka telah diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” tegas Ahmad.

Ia menambahkan, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan sikap permisif terhadap dugaan penyimpangan hukum maupun konstitusi.

“Karena setiap pelanggaran hukum harus diberikan sanksi pidana agar ke depan bangsa Indonesia tidak bersikap permisif terhadap berbagai penyimpangan hukum dan konstitusi,” pungkasnya.

 

***

Catatan redaksi:

Artikel ini memuat perkembangan proses hukum berdasarkan keterangan kuasa hukum pelapor. Hingga berita ini ditulis, proses penyidikan masih berlangsung dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dugaan tindak pidana tersebut. Semua pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.

 

Sumber: Tribunnews.