Queensha.id – Jakarta,

 

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan mengenai surat keterangan kesetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu keputusan hukum paling menyita perhatian publik pada 2026. Putusan tersebut tidak hanya membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, tetapi juga memerintahkan pencabutan surat keterangan yang menjadi objek sengketa.

Perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 itu diputus oleh tiga Hakim Agung dari Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung, yakni Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dinilai menjadi salah satu tonggak penting dalam praktik hukum administrasi negara di Indonesia karena menyangkut legalitas dokumen pendidikan yang berkaitan dengan syarat pencalonan pejabat publik.

Berikut profil lengkap ketiga Hakim Agung tersebut.

1. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Majelis yang Berpengalaman Lebih dari Tiga Dekade

Prof. Yulius lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 17 Juli 1958. Ia merupakan Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dan telah menjabat sebagai Hakim Agung sejak 7 April 2010. Pada 9 November 2022, ia dipercaya memimpin Kamar TUN Mahkamah Agung menggantikan Prof. Supandi yang memasuki masa purnabakti.

Karier hukumnya dimulai sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Padang sebelum kemudian menjadi hakim di Pengadilan Negeri Blangkejeren. Selanjutnya, ia beralih ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan bertugas di PTUN Manado dan PTUN Jakarta.

Kariernya terus menanjak menjadi Wakil Ketua PTUN Semarang, Ketua PTUN Pekanbaru, Hakim Tinggi PTTUN Medan, hingga Hakim Tinggi PTTUN Jakarta sebelum akhirnya diangkat menjadi Hakim Agung.

Prestasi Prof. Yulius

Prestasi Prof. Yulius tidak hanya terlihat dari jabatan yang diembannya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembaruan hukum administrasi negara.

Beberapa capaian pentingnya antara lain:

  • Lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1983.
  • Menjadi Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 2022.
  • Memimpin penyusunan Peraturan Mahkamah Agung terkait sengketa pemilu dan pemilihan kepala daerah.
  • Terlibat dalam penyusunan regulasi mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
  • Aktif mengembangkan sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup di Indonesia.

2. Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Putra Petani yang Menjadi Hakim Agung

Dr. Maftuh Effendi lahir di Pedurungan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada 20 April 1970. Ia berasal dari keluarga sederhana sebagai anak pertama dari lima bersaudara pasangan Mahmud Dimyati dan Printis Komariyah.

Pendidikan hukumnya ditempuh secara bertahap hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro pada 2018.

Kariernya dimulai sebagai calon hakim PTUN Jayapura, kemudian menjadi hakim di Makassar, Semarang, Jakarta, hingga dipercaya menjadi Hakim Yustisial Mahkamah Agung. Pada 2026, ia resmi dilantik sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak.

Prestasi Dr. Maftuh Effendi

Perjalanan karier Maftuh Effendi dikenal sebagai hasil kerja keras dari bawah.

Beberapa pencapaiannya antara lain:

  • Menyelesaikan pendidikan doktor hukum di Universitas Diponegoro.
  • Mengikuti berbagai pendidikan teknis, termasuk sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.
  • Mengikuti studi peradilan administrasi di Thailand.
  • Menjadi peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas RI.
  • Diangkat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada Kamar TUN Khusus Pajak pada 2026.

3. Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Ahli Hukum Administrasi dari Jawa Timur

Dr. Hari Sugiharto lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 14 Juli 1969.

Seluruh pendidikan tingginya ditempuh di bidang hukum. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jember, kemudian melanjutkan pendidikan Magister dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.

Sebelum menjadi Hakim Agung, Hari Sugiharto telah bertugas di berbagai pengadilan tata usaha negara serta pernah mengemban jabatan strategis di lingkungan Mahkamah Agung. Saat ini ia tercatat sebagai salah satu Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Prestasi Dr. Hari Sugiharto

Sejumlah pencapaian Hari Sugiharto antara lain:

  • Menyelesaikan pendidikan hingga jenjang doktor di Universitas Airlangga.
  • Memiliki pengalaman panjang menangani perkara tata usaha negara.
  • Berkontribusi dalam pengembangan praktik peradilan administrasi negara melalui berbagai penugasan di Mahkamah Agung.
  • Dipilih menjadi salah satu Hakim Agung yang menangani perkara-perkara strategis di Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

Putusan yang Menjadi Sorotan Nasional

Ketiga Hakim Agung tersebut menjadi sorotan setelah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta memerintahkan pemerintah mencabut surat tersebut.

Terlepas dari dinamika politik yang berkembang, putusan tersebut memperlihatkan peran penting Mahkamah Agung dalam menguji legalitas keputusan administrasi pemerintahan. Sementara itu, rekam jejak ketiga Hakim Agung menunjukkan pengalaman panjang di dunia peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga menduduki jabatan tertinggi sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 

***

Sumber: Ini Berita.