Queensha.id – Edukasi Ekonomi,

 

Kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Keuangan kembali menegaskan bahwa warga yang memiliki penghasilan hingga Rp54 juta dalam setahun atau setara Rp4,5 juta per bulan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menjawab pertanyaan seorang siswa dalam program Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Kalau tidak punya uang, ya memang tidak bayar pajak. Bahkan punya penghasilan sampai dengan Rp54 juta setahun, tidak bayar pajak,” ujar Suahasil.

Pernyataan itu sekaligus meluruskan anggapan bahwa setiap orang yang bekerja pasti harus membayar pajak. Faktanya, Indonesia memiliki batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menjadi perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Lantas, bagaimana sebenarnya mekanisme pajak tersebut? Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Apa Itu PTKP?

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Artinya, selama total penghasilan seseorang tidak melebihi Rp54 juta dalam satu tahun, maka tidak ada PPh yang harus dibayar.

Kebijakan ini dibuat agar masyarakat yang masih memenuhi kebutuhan pokok tidak terbebani pajak penghasilan.

2. Mengapa Angkanya Rp54 Juta?

Nilai Rp54 juta per tahun setara sekitar Rp4,5 juta per bulan.

Pemerintah menetapkan angka tersebut sebagai batas minimum agar masyarakat memiliki ruang memenuhi kebutuhan hidup sebelum dikenai kewajiban pajak.

Dengan demikian, sistem perpajakan Indonesia menerapkan asas kemampuan membayar (ability to pay), yakni pajak dikenakan setelah mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak.

3. Bagaimana Jika Penghasilan Rp100 Juta Setahun?

Suahasil memberikan contoh sederhana.

Apabila seseorang memperoleh penghasilan Rp100 juta setahun, maka bukan seluruh penghasilan yang dikenai pajak.

Perhitungannya sebagai berikut:

  • Penghasilan setahun: Rp100 juta.
  • Dikurangi PTKP: Rp54 juta.
  • Sisa yang menjadi dasar pengenaan pajak: Rp46 juta.

Artinya, pajak hanya dihitung atas Rp46 juta, bukan Rp100 juta secara keseluruhan.

Inilah yang sering belum dipahami oleh masyarakat.

4. Apakah Semua Orang yang Gajinya Rp4,5 Juta Otomatis Bebas Pajak?

Pada prinsipnya, apabila penghasilan kena pajak setelah memperhitungkan ketentuan PTKP tidak melebihi batas tersebut, maka tidak ada PPh yang terutang.

Namun, dalam praktiknya, besaran pajak juga dipengaruhi oleh status perpajakan, ketentuan administrasi, dan aturan lain yang berlaku.

Karena itu, masyarakat tetap perlu memastikan status perpajakannya sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

5. Bagaimana dengan Pedagang Kecil?

Suahasil juga menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro, seperti:

  • Pedagang warung.
  • Pedagang kaki lima.
  • Pedagang gerobak.
  • Pedagang pasar.
  • UMKM kecil lainnya.

dengan omzet di bawah batas yang ditentukan pemerintah mendapat fasilitas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga beban pajaknya sangat ringan bahkan dapat tidak terutang dalam kondisi tertentu.

Kebijakan tersebut bertujuan mendorong usaha kecil berkembang tanpa terbebani kewajiban pajak yang berlebihan.

6. Mengapa Pajak Tetap Penting?

Walaupun sebagian masyarakat tidak membayar Pajak Penghasilan, bukan berarti mereka tidak memperoleh manfaat.

Dana pajak digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti:

  • Pembangunan jalan.
  • Sekolah negeri.
  • Rumah sakit.
  • Jembatan.
  • Bantuan sosial.
  • Gaji guru.
  • Gaji tenaga kesehatan.
  • Pertahanan dan keamanan.
  • Pelayanan publik.

Karena itulah pajak sering disebut sebagai gotong royong nasional.

7. Apakah Orang Berpenghasilan Rendah Sama Sekali Tidak Membayar Pajak?

Perlu dipahami bahwa pernyataan Suahasil merujuk pada Pajak Penghasilan (PPh).

Namun, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tetap dapat membayar pajak tidak langsung, misalnya melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat membeli barang atau jasa yang dikenai PPN.

Dengan kata lain, bebas PPh bukan berarti bebas dari seluruh jenis pajak.

8. Mengapa Pemerintah Memberikan Keringanan?

Ada beberapa alasan utama.

Pertama, menjaga daya beli masyarakat.

Kedua, mengurangi beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah.

Ketiga, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.

Keempat, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

9. Siapa yang Wajib Membayar Pajak?

Pada dasarnya, masyarakat yang penghasilannya telah melampaui batas PTKP sesuai ketentuan perpajakan akan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif dan peraturan yang berlaku.

Semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula potensi pajak yang harus dibayarkan sesuai prinsip keadilan perpajakan.

10. Apa Pelajaran yang Bisa Dipetik Masyarakat?

Penjelasan Wakil Menteri Keuangan memberikan pemahaman bahwa sistem pajak Indonesia tidak serta-merta membebani seluruh masyarakat.

Pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme PTKP, sementara mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami aturan perpajakan secara benar agar tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Memahami perbedaan antara Pajak Penghasilan, PPN, dan jenis pajak lainnya juga penting agar setiap warga negara mengetahui hak sekaligus kewajibannya dalam mendukung pembangunan nasional.

 

***

Sumber: CNBC.