Queensha.id – Jakarta,
Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memastikan akan membahas masukan dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait jadwal Sidang MPR untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Meski demikian, hingga saat ini jadwal sidang masih mengacu pada 9 Desember 2026.
Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR RI, Abidin Fikri, mengatakan seluruh masukan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk pandangan Mahfud MD, akan menjadi perhatian dalam pembahasan internal panitia.
“Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu,” ujar Abidin Fikri kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).
Selanjutnya, Abidin menjelaskan bahwa Panitia Ad Hoc akan menggelar rapat pada Senin, 23 November 2026. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek hukum dan ketentuan konstitusi akan menjadi bahan pembahasan utama.
Menurutnya, pembahasan akan mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MD3, serta Tata Tertib MPR, sehingga pelaksanaan Sidang MPR nantinya tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Kami akan rapat pada Senin, 23 November. Tentunya hal-hal yang berkembang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konstitusi, UU MD3, dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden,” katanya.
Jadwal Sidang Masih Mengacu 9 Desember
Di sisi lain, Abidin menegaskan bahwa hingga kini belum ada perubahan jadwal resmi. Oleh karena itu, pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI untuk pemilihan sekaligus pelantikan Wakil Presiden masih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.
Ia menyebut jadwal tersebut masih sesuai dengan penyampaian Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto.
“Seperti disampaikan Pak Bambang Wuryanto, berkaitan dengan waktu pelaksanaan Sidang MPR masih mengacu pada tanggal 9 Desember 2026,” imbuhnya.
Mahfud MD Soroti Batas Waktu Pengajuan Nama Calon
Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan analisis bahwa Sidang MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan hukum apabila Presiden Prabowo Subianto belum mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti sebelum batas waktu yang ditentukan.
Melalui akun media sosial X miliknya, Mahfud menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR mengatur adanya tenggang waktu 14 hari kerja antara pengajuan dua nama calon Wakil Presiden dengan pelaksanaan Sidang MPR.
Mahfud menilai, apabila hingga 19 November 2026 Presiden belum menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR, maka terdapat kemungkinan Sidang MPR pada 9 Desember tidak memenuhi ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
Dalam pandangannya, perhitungan tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.
Usulkan Penyesuaian Jadwal Sidang
Lebih lanjut, Mahfud menyarankan agar jadwal Sidang MPR disesuaikan dengan waktu penyerahan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden. Dengan demikian, tenggang waktu 14 hari kerja tetap terpenuhi sesuai ketentuan hukum.
Sebagai ilustrasi, Mahfud menyebut apabila dua nama calon diserahkan pada 20 November 2026, maka pelaksanaan Sidang MPR sebaiknya bergeser menjadi 10 Desember 2026. Apabila penyerahan dilakukan pada tanggal yang lebih akhir, maka perhitungan 14 hari kerja juga mengikuti tanggal penyerahan tersebut.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI memperhatikan ketentuan tersebut agar proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi serta tidak menimbulkan polemik hukum di kemudian hari.
***
Sumber: Dtk.

Tinggalkan Balasan