Queensha.id – Jakarta,
Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terus menjadi perhatian publik. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, sejumlah pengamat menilai keterbukaan dari pihak yang terlibat akan menjadi salah satu faktor penting dalam mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara tersebut.
Pandangan itu disampaikan Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta, Mudhofir Abdullah, dalam sebuah artikel opini yang dimuat Kompas.com. Menurutnya, hingga kini publik masih menanti penjelasan langsung dari Listyo Sigit terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Mudhofir menilai, sejauh ini informasi yang berkembang masih lebih banyak berasal dari penyidik, pemerintah, maupun para pengamat. Sementara itu, pihak yang menjadi tersangka belum memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat.
“Seluruh cerita sejauh ini datang dari satu arah. Penyidik berbicara, Istana berbicara, pengamat berbicara. Listyo sendiri diam,” tulis Mudhofir dalam opininya.
Ia juga mengutip laporan Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebut publik belum mendengar pernyataan resmi ataupun pembelaan dari para tersangka maupun kuasa hukumnya.
Keterbukaan Dinilai Penting
Lebih lanjut, Mudhofir mengemukakan bahwa dalam perkara sebesar ini, sikap diam memiliki konsekuensi tersendiri. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan teori Exit, Voice, and Loyalty dari Albert O. Hirschman yang menjelaskan pilihan seseorang ketika menghadapi persoalan dalam sebuah organisasi.
Menurutnya, bagi Listyo Sigit saat ini terdapat pilihan untuk tetap diam atau menyampaikan seluruh fakta yang diketahuinya.
Selain itu, Mudhofir juga menyoroti munculnya berbagai pendapat yang meragukan bahwa dugaan penyadapan dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi.
Ia mengutip pandangan Mahfud MD yang menilai sulit diterima apabila penyadapan terhadap kepala negara dilakukan tanpa adanya kepentingan lain yang lebih besar.
Pandangan serupa juga disebut datang dari mantan Wakapolri Oegroseno yang menduga terdapat aktor lain di balik dugaan operasi penyadapan tersebut.
Soroti Empat Dilema
Dalam tulisannya, Mudhofir menjelaskan sedikitnya terdapat empat dilema yang dinilai dihadapi mantan Kapolri tersebut.
Pertama, dilema antara mempertahankan loyalitas terhadap pihak tertentu atau mengutamakan keselamatan dirinya sendiri.
Kedua, dilema hukum, karena setiap keterangan yang disampaikan berpotensi memengaruhi posisi hukumnya, baik yang meringankan maupun justru memperkuat dugaan adanya tindak pidana lain.
Ketiga, adanya konsekuensi terhadap institusi Polri apabila muncul nama-nama lain yang ikut terseret dalam perkara tersebut.
Sedangkan dilema keempat berkaitan dengan faktor keluarga dan masa depan pribadi apabila keterangannya membuka fakta-fakta baru dalam penyidikan.
Penting Mengungkap Pihak yang Diuntungkan
Mudhofir juga menilai bahwa penyidik perlu menelusuri siapa pihak yang paling diuntungkan apabila dugaan penyadapan tersebut benar terjadi.
Menurutnya, dalam perkara yang melibatkan organisasi atau jaringan, pelaksana lapangan belum tentu menjadi pihak yang menikmati manfaat terbesar.
Karena itu, ia menilai proses hukum perlu mengungkap keseluruhan rantai peristiwa agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
Menunggu Fakta Terungkap di Persidangan
Di sisi lain, Mudhofir mengingatkan bahwa seluruh dugaan yang berkembang saat ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlangsung di pengadilan.
Ia menyebut, apabila nantinya terdapat pengakuan atau fakta baru yang muncul dalam persidangan, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memperjelas konstruksi perkara sekaligus menguji berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan seluruh pihak akan membantu penegakan hukum berjalan secara transparan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses peradilan.
Hingga saat ini, proses penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal beserta pengembangan perkara yang dilakukan aparat penegak hukum masih terus berlangsung. Semua pihak yang disebut dalam perkara tersebut tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
***
Sumber: Kompas.

Tinggalkan Balasan