Queensha.id – Jakarta,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase krusial. Di tengah ambisi besar memperluas jangkauan layanan gizi nasional, Presiden Prabowo Subianto justru mengirim pesan tegas: kualitas tidak boleh ditawar.
Instruksi tersebut disampaikan menjelang momentum Idul Fitri 1447 Hijriah, menandai keseriusan pemerintah dalam memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Presiden meminta peningkatan kualitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan secara menyeluruh.
“Presiden meminta agar kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG ditingkatkan,” tegasnya, Senin (23/3/2026).
Namun ini bukan sekadar imbauan administratif. Pemerintah kini mengambil langkah keras: SPPG yang tidak memenuhi standar akan ditutup sementara.
Standarisasi Jadi Garis Batas
Kebijakan ini menjadi penanda pergeseran arah. Jika sebelumnya fokus pada percepatan distribusi, kini pemerintah memilih konsolidasi mutu sebagai prioritas utama.
Penutupan sementara dapur yang tak layak bukan tanpa alasan. Risiko kesehatan akibat pengelolaan makanan yang buruk dinilai terlalu besar untuk ditoleransi, terlebih program MBG menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan peningkatan kualitas,” ujar Dadan.
Langkah ini sekaligus menjadi alarm bagi seluruh penyelenggara: ekspansi tanpa kualitas hanya akan menjadi bumerang.
Tiga Sertifikasi Wajib, Tak Bisa Ditawar
Sebagai fondasi penguatan sistem, BGN menetapkan tiga sertifikasi wajib bagi seluruh dapur MBG:
– Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
– Sertifikat Halal.
– HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Ketiga standar ini bukan sekadar formalitas, melainkan benteng utama dalam menjamin keamanan pangan dari hulu ke hilir.
Tak berhenti di sana, pemerintah juga menyiapkan sistem akreditasi yang lebih ketat. Penilaian tidak hanya mencakup fasilitas dapur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia—mulai dari chef, penjamah makanan, hingga kondisi lingkungan kerja.
Sistem Gradasi Disiapkan, Pengawasan Diperketat
Untuk memastikan evaluasi berjalan objektif, BGN tengah menyusun sistem klasifikasi atau gradasi SPPG. Sistem ini akan menjadi alat ukur kualitas sekaligus pendorong kompetisi sehat antar penyedia layanan.
“Sambil menunggu lembaga akreditasi nasional terbentuk, kami akan membentuk tim klasifikasi internal,” jelas Dadan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin program strategis nasional ini berjalan setengah hati. Kredibilitas MBG kini dipertaruhkan pada kualitas implementasi di lapangan.
Di balik ambisi besar pemerataan gizi nasional, satu pesan kini jelas: dapur boleh banyak, tapi standar harus satu—tinggi, ketat, dan tanpa kompromi.
***
(23 Maret 2026)
Tinggalkan Balasan