Queensha.id – Semarang,

 

Kasus penipuan bermodus kelulusan seleksi penerimaan anggota Polri kembali mengguncang publik. Kali ini, pasangan suami istri asal Desa Pelutan, Kabupaten Pemalang, harus menelan kerugian hingga Rp900 juta setelah dijanjikan kelulusan dua anak mereka menjadi anggota polisi.

Kasus ini menyeret nama Briptu WT, yang saat itu bertugas di lingkungan kepolisian. Uang ratusan juta rupiah tersebut diketahui berasal dari hasil penjualan sawah milik korban, Suratmo (56), yang berharap masa depan anak-anaknya bisa terjamin melalui jalur kepolisian.

Peristiwa ini sempat viral di berbagai platform media sosial seperti YouTube dan TikTok, serta menjadi sorotan luas sejak awal 2025. Publik menyoroti bagaimana praktik penipuan berkedok “jalur belakang” seleksi Polri masih terjadi dan memakan korban dengan kerugian besar.

Menanggapi hal tersebut, Polda Jawa Tengah melalui Kabid Humas Artanto menegaskan bahwa pihaknya telah menangani kasus ini secara serius dan transparan.

“Yang bersangkutan atas nama Briptu WT telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dan dijatuhi sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” ungkap Artanto dalam keterangannya di Mapolda Jateng, Rabu (1/4/2026).

Tak hanya sanksi etik, pelaku juga diproses secara pidana. Pengadilan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada WT sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak penipuan yang dilakukannya.

“Selain dipecat, pelaku juga telah divonis pidana penjara selama lima tahun. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum oleh anggotanya,” tegasnya.

Saat ini, WT telah resmi bukan lagi anggota Polri dan tengah menjalani masa hukuman penjara.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat untuk tidak mudah tergiur janji kelulusan instan dalam seleksi institusi negara.

Di sisi lain, kepolisian menegaskan komitmennya menjaga integritas serta menindak tegas setiap pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik.

Polda Jawa Tengah juga mengimbau masyarakat agar melaporkan segala bentuk praktik percaloan atau penipuan serupa demi mencegah jatuhnya korban berikutnya.

 

Sumber: Hms.
(Rabu, 1 April 2026)