Queensha.id – Jakarta,

 

Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik setelah muncul kabar bahwa dirinya telah menyampaikan niat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia membenarkan bahwa Presiden Prabowo menerima Wakil Presiden Gibran dalam agenda pembahasan di Istana.

Isu ini mencuat di tengah polemik mengenai status surat keterangan (suket) pendidikan SMA Gibran yang sebelumnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum melalui putusan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, di DPR RI juga berkembang wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari dinamika politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Di tengah berbagai perkembangan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat, yakni apakah Gibran tetap memperoleh hak pensiun apabila memilih mengundurkan diri dari jabatannya.

Mengundurkan Diri Termasuk Berhenti dengan Hormat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden maupun Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa besaran pensiun pokok diberikan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 menjelaskan bahwa kategori berhenti dengan hormat meliputi tiga kondisi, yaitu:

  • Tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
  • Berhenti atas permintaan sendiri.
  • Tidak dapat menjalankan kewajiban karena suatu sebab.

Dengan demikian, apabila Gibran benar-benar mengajukan pengunduran diri atas keinginan sendiri dan pemberhentiannya ditetapkan sebagai berhenti dengan hormat, maka secara hukum ia memiliki dasar untuk memperoleh pensiun sebagai mantan Wakil Presiden.

Tidak Hanya Pensiun, Mantan Wapres Juga Berhak atas Berbagai Fasilitas

Selain pensiun bulanan, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat juga memperoleh sejumlah fasilitas negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.

Fasilitas tersebut antara lain:

  • Tunjangan sesuai ketentuan pensiun.
  • Biaya rumah tangga untuk air, listrik, dan telepon.
  • Biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarga.
  • Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
  • Kendaraan dinas beserta pengemudi.

Kemudian, pembayaran pensiun maupun fasilitas lainnya mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.

Bagaimana Jika Gibran Dimakzulkan?

Berbeda halnya apabila pemberhentian dilakukan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).

Sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Artinya, proses pemakzulan tidak dapat dilakukan secara instan. DPR terlebih dahulu harus menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, kemudian perkara diperiksa oleh MK sebelum akhirnya diputuskan dalam Sidang MPR.

Di sisi lain, UU Nomor 7 Tahun 1978 secara tegas hanya mengatur hak pensiun bagi Presiden atau Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Sementara itu, aturan tersebut tidak menguraikan secara eksplisit mengenai hak pensiun bagi pejabat yang diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.

Karena itu, status hukum pemberhentian menjadi faktor penting dalam menentukan apakah hak pensiun dan fasilitas negara tetap diberikan.

Berapa Gaji Wakil Presiden Indonesia?

Besaran gaji Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 serta PP Nomor 75 Tahun 2000.

Saat ini, gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan. Selain itu, Wakil Presiden menerima tunjangan jabatan Rp22.000.000, sehingga total penghasilan pokok beserta tunjangan jabatan mencapai Rp42.160.000 per bulan.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Presiden RI

  • Gaji pokok: Rp30.240.000
  • Tunjangan jabatan: Rp32.500.000
  • Total: Rp62.740.000

Wakil Presiden RI

  • Gaji pokok: Rp20.160.000
  • Tunjangan jabatan: Rp22.000.000
  • Total: Rp42.160.000

Namun demikian, besaran pensiun pokok mengacu pada gaji pokok terakhir, bukan total gaji beserta tunjangan jabatan.

Dengan demikian, apabila Gibran berhenti dengan hormat dari jabatan Wakil Presiden, maka besaran pensiun pokok yang menjadi acuannya adalah Rp20,16 juta per bulan, sesuai ketentuan yang berlaku, disertai hak-hak fasilitas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

***

Sumber: BS.