Queensha.id — Jakarta,

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan mulai menyidangkan empat perkara dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sidang tersebut akan digelar pada Senin, 23 November 2026, dengan menghadirkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak teradu.

Ketua DKPP Heddy Lugito membenarkan bahwa lembaganya akan memulai proses persidangan terhadap empat aduan yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.

“Benar. Kami mulai sidangkan pada hari Senin. Ada empat pengaduan yang akan kami sidangkan terkait dengan perkara itu,” kata Heddy saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).

Meski demikian, Heddy menjelaskan bahwa sebenarnya DKPP menerima lima laporan mengenai persoalan tersebut. Namun, satu aduan belum dapat diproses ke tahap persidangan karena masih berstatus belum memenuhi syarat (BMS).

Menurutnya, laporan tersebut tidak ditolak, tetapi masih memerlukan kelengkapan administrasi maupun persyaratan lainnya sebelum dapat diregistrasi sebagai perkara etik.

Sementara itu, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan empat laporan yang akan diperiksa telah lolos verifikasi materiel sehingga resmi menjadi perkara yang akan disidangkan.

“Sampai saat ini ada empat aduan terkait yang telah memenuhi syarat materiel dan menjadi perkara yang akan disidangkan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sidang Etik Digelar Terbuka

Raka Sandi menegaskan bahwa sidang etik DKPP akan berlangsung secara terbuka untuk umum, sesuai ketentuan dalam pedoman persidangan DKPP. Pengecualian hanya berlaku apabila perkara berkaitan dengan dugaan pelanggaran asusila.

“Betul, sidang etik terbuka,” katanya.

Ia juga menjelaskan tahapan persidangan akan berjalan sebagaimana mekanisme sidang etik DKPP pada umumnya.

Proses tersebut diawali dengan pembacaan pokok aduan oleh pengadu. Selanjutnya, majelis akan mendengarkan jawaban dari para teradu, keterangan pihak terkait, ahli maupun saksi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan pendalaman materi perkara sebelum majelis mengambil keputusan.

Lima Aduan Masuk ke DKPP

Sebelumnya, DKPP menerima lima aduan yang menyoroti proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Laporan pertama diajukan Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026.

Laporan kedua disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan sehari setelahnya.

Kemudian, pada 13 Oktober 2026, DKPP kembali menerima dua aduan, masing-masing dari pengacara Novi Manaban bersama Paman Nurlette, serta laporan yang diajukan Ibnu Jandi.

Adapun laporan kelima berasal dari gabungan sejumlah tokoh dan organisasi, antara lain Brahma Aryana, Ansufri Sambo, Muhammad Sadiq, Denny Indrayana, Moeryono Aladin, dan Soenarko.

Dalam aduannya, mereka melaporkan Ketua beserta seluruh anggota KPU RI.

Soroti PKPU Nomor 19 Tahun 2023

Salah satu pelapor, Denny Indrayana, yang juga dikenal sebagai salah satu pihak yang pernah menggugat persoalan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK), menuding KPU telah melakukan penyelundupan norma melalui Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam laporannya, Denny dan para pelapor lainnya menyinggung pembahasan pasal tersebut yang sebelumnya sempat menjadi perdebatan antara anggota Komisi II DPR RI dengan mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Sidang etik yang akan digelar DKPP tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan. Namun demikian, hasil akhir baru akan ditentukan setelah seluruh tahapan persidangan, pemeriksaan bukti, serta keterangan para pihak selesai dilaksanakan.

 

***

Sumber: CNN.