Queensha.id – Jakarta,

 

Nama Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pembahasan mengenai berbagai hak yang melekat kepada seorang mantan Wakil Presiden apabila mengakhiri masa jabatannya secara terhormat. Di tengah ramainya perbincangan tersebut, masyarakat pun mulai mempertanyakan fasilitas apa saja yang diberikan negara kepada mantan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu dipahami, berbagai hak tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut sejumlah hak yang disebut akan diterima mantan Wakil Presiden apabila berhenti atau mengakhiri masa jabatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1. Menerima uang pensiun seumur hidup

Pertama, mantan Wakil Presiden berhak memperoleh uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, nominal gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, sehingga besaran pensiun pokoknya juga sebesar nilai tersebut.

2. Tunjangan pasangan

Selain pensiun pokok, negara juga memberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari pensiun pokok. Dengan demikian, nilai tunjangan pasangan mencapai sekitar Rp2.016.000 per bulan.

3. Tunjangan anak

Selanjutnya, mantan Wakil Presiden juga memperoleh tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok atau sekitar Rp403.200 per anak setiap bulan.

Namun demikian, tunjangan tersebut hanya diberikan maksimal untuk dua orang anak dengan syarat belum menikah, belum bekerja, dan berusia di bawah 25 tahun.

4. Biaya kesehatan ditanggung negara

Di samping itu, seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya menjadi tanggungan negara, baik pelayanan kesehatan di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Biaya operasional rumah tangga

Negara juga menanggung berbagai biaya operasional rumah tangga mantan Wakil Presiden. Fasilitas tersebut meliputi pembayaran air, listrik, hingga telepon yang menjadi bagian dari hak administratif.

6. Rumah kediaman

Kemudian, mantan Wakil Presiden berhak memperoleh satu rumah kediaman yang layak beserta kelengkapannya sebagai fasilitas dari negara.

7. Kendaraan dinas

Selain rumah, negara juga menyediakan satu unit kendaraan roda empat berikut pengemudi untuk mendukung mobilitas mantan Wakil Presiden dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

8. Pengamanan Paspampres

Tidak hanya itu, mantan Wakil Presiden bersama pasangan juga memperoleh fasilitas pengamanan terbatas seumur hidup dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Seluruh pembiayaan operasional pengamanan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dasar hukum

Adapun hak-hak tersebut mengacu pada beberapa regulasi, yaitu:

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara.

Perlu dicatat bahwa daftar hak di atas merupakan ketentuan yang bersumber dari regulasi yang berlaku. Adapun penerapan, mekanisme pemberian fasilitas, maupun status seseorang sebagai mantan Wakil Presiden tetap mengikuti proses dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

 

***

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, PP Nomor 75 Tahun 2000, PP Nomor 59 Tahun 2013, serta unggahan yang dikutip dari media sosial X.