Queensha.id – Jakarta,

 

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Langkah tersebut menandai dimulainya proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa pimpinan MPR akan segera menggelar rapat guna menindaklanjuti surat pengunduran diri yang telah diterima. Setelah itu, MPR akan mengundang seluruh pimpinan fraksi partai politik serta perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas mekanisme pergantian Wakil Presiden.

“MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

MPR Miliki Waktu Maksimal 60 Hari

Lebih lanjut, Muzani menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, yang mengatur tahapan dan batas waktu pelaksanaan sidang pemilihan Wakil Presiden.

Selain itu, aturan tersebut juga mewajibkan Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.

Menurut Muzani, dua nama tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sejak MPR mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk mengusulkan calon.

“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden adalah 14 hari,” jelasnya.

Dua Calon Akan Diverifikasi MPR

Setelah Presiden mengajukan dua nama calon, MPR akan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap masing-masing kandidat.

Dalam proses tersebut, MPR akan membentuk tim verifikasi yang bertugas meneliti kelengkapan dokumen serta memastikan seluruh persyaratan konstitusional telah dipenuhi.

Apabila kedua calon dinyatakan lolos verifikasi, MPR kemudian menetapkan keduanya sebagai calon resmi yang berhak mengikuti pemilihan dalam Sidang Paripurna MPR.

Dipilih Melalui Sidang Paripurna

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR.

Sesuai Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengisi sisa masa jabatan yang kosong.

Dengan demikian, proses pergantian Wakil Presiden akan berlangsung melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden, MPR, fraksi-fraksi partai politik, serta perwakilan DPD.

Hingga berita ini ditulis, MPR masih menyiapkan agenda rapat pimpinan sebagai langkah awal sebelum memasuki tahapan pengusulan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden sesuai dengan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

***

Sumber: BS.