Queensha.id – Jakarta,

 

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedianya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan batal digelar pada Kamis (12/11/2026). Pembatalan tersebut terjadi setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Keputusan pembatalan rapat tersebut dikonfirmasi oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin.

“Iya (batal rapat paripurna),” ujar Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Pengunduran Diri Gibran Ubah Agenda DPR

Sebelumnya, DPR telah menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR sehari sebelumnya, yakni pada Rabu (11/11/2026).

Namun, setelah Gibran resmi mengajukan pengunduran diri kepada MPR, agenda tersebut akhirnya tidak dilanjutkan.

Langkah pengunduran diri itu sekaligus mengubah arah proses politik yang sebelumnya berkembang di DPR menjadi proses konstitusional di MPR terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.

Usulan HMP Didukung 120 Anggota DPR

Sebelum dibatalkan, usulan Hak Menyatakan Pendapat telah memperoleh dukungan dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan jumlah tersebut berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani oleh para pengusul dan diserahkan kepada pimpinan DPR.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang dari delapan fraksi,” kata Saan Mustopa.

Rencananya, usulan tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Namun, agenda itu urung dilaksanakan setelah adanya perkembangan terbaru mengenai pengunduran diri Gibran.

Gibran Resmi Serahkan Surat ke MPR

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung MPR RI di Jakarta untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan secara resmi surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR agar segera diproses sesuai mekanisme konstitusi.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ahmad Muzani.

Menurut Muzani, Gibran juga meminta agar MPR segera memproses surat tersebut sehingga tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Juga Disampaikan kepada Presiden

Selain menyerahkan surat kepada MPR, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Muzani.

Dengan telah diterimanya surat tersebut, MPR akan memulai tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Sesuai ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Perkembangan ini sekaligus menandai bergesernya pembahasan dari mekanisme Hak Menyatakan Pendapat di DPR menuju proses pergantian Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional di MPR, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

***

Sumber: Dtk.