Queensha.id – Jakarta,
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat (13/11). Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam konstitusi sehingga Partai Demokrat memilih menghormati proses yang berlaku.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.
Karena itu, lanjut AHY, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang kewenangan sesuai amanat konstitusi.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” katanya.
Selain mengacu pada UUD 1945, AHY mengungkapkan bahwa sikap tersebut juga sejalan dengan konstitusi internal Partai Demokrat. Bahkan, sebelum mengambil keputusan, dirinya telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut AHY, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Partai Demokrat dalam menjaga stabilitas politik nasional sekaligus menghormati aturan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, AHY juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif. Ia berharap berbagai dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun jalannya pemerintahan.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.
Sementara itu, kursi Wakil Presiden menjadi kosong setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11).
Dengan adanya pengunduran diri tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon kepada MPR, yang kemudian akan dipilih melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.
Perkembangan mengenai calon yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto masih menjadi perhatian publik. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
***
Sumber: CNN.

Tinggalkan Balasan