Queensha.id – Jakarta,
Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai bentuk desakan agar dugaan suap dalam importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diusut secara menyeluruh.
Melalui pertunjukan teatrikal yang sarat pesan kritik, para seniman menilai penanganan perkara yang dikaitkan dengan Blueray Cargo belum dilakukan secara komprehensif. Mereka meminta KPK tidak berhenti pada sebagian pihak saja, melainkan mengusut seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan.
Koordinator lapangan aksi, Pamit Andrianto, mengatakan seni dipilih sebagai media penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap proses penegakan hukum yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Kami melihat KPK sedang kehilangan nalar dalam penegakan hukum. Karena itu kami memilih panggung teater sebagai medium untuk menyampaikan kritik. Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa ada persoalan serius dalam penanganan perkara ini. Kami tidak ingin penegakan hukum dijalankan secara tebang pilih dan hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu,” ujar Pamit kepada wartawan di lokasi aksi.
Soroti Nama yang Muncul di Persidangan
Dalam orasinya, Pamit menilai masih terdapat sejumlah pihak yang belum dimintai keterangan meskipun namanya disebut dalam proses persidangan perkara Blueray Cargo.
Salah satunya adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, yang menurutnya telah disebut dalam persidangan namun hingga kini belum terlihat adanya tindak lanjut dari penyidik.
“Nama itu sudah muncul di persidangan, tetapi sampai sekarang belum ada langkah lanjutan dari penyidik. Hal seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keseriusan KPK dalam mengungkap perkara secara utuh,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti sekitar 20 perusahaan forwarder serta perusahaan ekspor-impor yang disebut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, namun belum diproses secara hukum.
Menurutnya, apabila terdapat indikasi keterlibatan, seluruh pihak yang berkaitan harus diperiksa tanpa pengecualian agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
Seniman Kawal Penegakan Hukum
Koordinator aksi lainnya, Rahmat Himran, mengatakan aksi teatrikal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral para seniman dalam mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki hak untuk mengawasi jalannya proses hukum agar berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
Menurut Rahmat, dugaan korupsi di sektor kepabeanan merupakan perkara besar yang harus dibuka secara terang kepada publik sehingga seluruh rangkaian peristiwa dapat diketahui secara jelas.
“Kasus dugaan korupsi di sektor kepabeanan ini merupakan perkara besar. Karena itu, seluruh rangkaian peristiwanya harus dibuka secara terang kepada publik. Jangan sampai ada pihak yang justru terlindungi, sementara proses hukum hanya menyentuh sebagian kecil pelaku,” ujarnya.
Desak Dewas KPK Awasi Penanganan Perkara
Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia juga meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.
Mereka mendesak Dewas memanggil Ketua KPK Setyo Budiyanto guna memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan suap impor barang tersebut.
Menurut Rahmat, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah.
“Kami meminta Dewas KPK menjalankan fungsi pengawasannya. Ketua KPK perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan perkara ini agar tidak muncul kesan adanya penegakan hukum yang tebang pilih. Integritas KPK harus dijaga dengan keterbukaan dan akuntabilitas,” pungkasnya.
Aksi teatrikal berlangsung damai di depan Gedung Merah Putih KPK dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga aksi berakhir, para peserta berharap tuntutan mereka menjadi perhatian KPK agar proses penegakan hukum dalam perkara dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan transparan.
***
Sumber: Voi.
Tinggalkan Balasan