Queensha.id – Jakarta,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan kualitas gizi nasional justru menyimpan potensi masalah serius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan delapan titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program strategis tersebut.
Temuan ini tertuang dalam Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK. Sorotan utama terletak pada besarnya lonjakan anggaran di mulai dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026 yang dinilai belum diimbangi dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang memadai.
KPK mengingatkan, tanpa fondasi regulasi yang kuat, program berskala nasional ini berisiko memunculkan konflik kepentingan, inefisiensi, hingga praktik korupsi yang sistematis.
Delapan Titik Rawan Korupsi
Dalam laporannya, KPK memetakan delapan potensi masalah krusial:
Pertama, regulasi yang belum komprehensif, terutama dalam koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Kedua, mekanisme bantuan yang berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang praktik rente.
Ketiga, pendekatan yang terlalu sentralistis, dengan dominasi peran Badan Gizi Nasional yang dinilai bisa melemahkan pengawasan daerah.
Keempat, potensi konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kelima, lemahnya transparansi dalam proses verifikasi mitra dan pelaporan keuangan.
Keenam, standar dapur yang belum terpenuhi, bahkan berisiko terhadap keamanan pangan.
Ketujuh, minimnya keterlibatan pengawasan dari dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Kedelapan, tidak adanya indikator keberhasilan yang terukur, termasuk baseline kondisi gizi penerima manfaat.
Temuan ini menjadi alarm keras bahwa program yang menyasar jutaan masyarakat tersebut berpotensi menyimpang jika tidak segera dibenahi.
Rekomendasi Tegas KPK
Sebagai langkah mitigasi, KPK mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah penyusunan regulasi setingkat Peraturan Presiden yang mengikat seluruh pihak, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
Selain itu, KPK menekankan pentingnya penyederhanaan mekanisme bantuan agar tidak menjadi ladang rente. Pendekatan kolaboratif juga didorong, dengan memperkuat peran pemerintah daerah agar tidak tersisih dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, transparansi dalam penentuan mitra, penguatan standar dapur, serta pelibatan aktif lembaga pengawas seperti BPOM dinilai krusial untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.
Tak kalah penting, KPK menyoroti absennya indikator keberhasilan program. Tanpa tolok ukur yang jelas, efektivitas MBG dikhawatirkan sulit dievaluasi secara objektif.
Antara Harapan dan Ancaman
Program MBG sejatinya membawa harapan besar bagi perbaikan gizi masyarakat Indonesia. Namun, dengan skala anggaran yang masif, program ini juga menjadi ladang rawan penyimpangan jika tidak diawasi ketat.
KPK mengingatkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi dari sejauh mana manfaat benar-benar dirasakan masyarakat tanpa kebocoran.
Jika rekomendasi ini diabaikan, MBG bukan hanya gagal mencapai tujuan, tetapi berpotensi menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam program sosial nasional.
***
Antara Jatim.
(18 April 2026)
Tinggalkan Balasan