Queensha.id – Opini Publik,
Brunei Darussalam kerap menjadi perbincangan karena dikenal sebagai salah satu negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Selain itu, masyarakat Brunei juga menikmati berbagai fasilitas yang didukung pemerintah, seperti subsidi kesehatan, pendidikan, hingga harga bahan bakar yang relatif murah. Kondisi tersebut sering memunculkan pertanyaan, bagaimana pemerintah Brunei mampu membiayai seluruh kebutuhan negaranya tanpa mengandalkan pajak penghasilan masyarakat?
Kekayaan Minyak dan Gas Menjadi Penopang Utama
Jawaban utamanya terletak pada kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam.
Selama puluhan tahun, sektor energi menjadi tulang punggung perekonomian Brunei. Pendapatan dari ekspor minyak dan gas memberikan pemasukan yang sangat besar sehingga pemerintah mampu membiayai pelayanan publik tanpa membebankan pajak penghasilan pribadi kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) September 2026, sekitar dua pertiga penerimaan pemerintah Brunei pada 2025 berasal dari sektor minyak dan gas. Hal ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan negara tersebut terhadap industri energi.
Jumlah Penduduk Sangat Berpengaruh
Keunggulan lain yang dimiliki Brunei adalah jumlah penduduk yang relatif sedikit.
Dengan populasi sekitar 465 ribu jiwa, pemerintah lebih mudah menyediakan layanan publik dibandingkan negara dengan penduduk ratusan juta orang.
Sebaliknya, Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau sehingga kebutuhan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial jauh lebih besar.
Benarkah Brunei Tidak Memiliki Pajak?
Anggapan bahwa Brunei sama sekali tidak memiliki pajak sebenarnya kurang tepat.
Negara tersebut tetap menerapkan beberapa jenis pungutan, antara lain:
- Pajak penghasilan perusahaan sekitar 18,5 persen.
- Bea masuk dan cukai.
- Bea meterai.
- Pajak tertentu yang berkaitan dengan tanah dan bangunan.
- Kontribusi tabungan pensiun pekerja sebesar 8,5 persen dari gaji pokok sesuai ketentuan.
Artinya, yang tidak dikenakan adalah pajak penghasilan pribadi dan PPN, bukan seluruh jenis pajak.
Pelayanan Publik Mendapat Subsidi Besar
Pemerintah Brunei mengalokasikan sebagian besar penerimaannya untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.
Sektor kesehatan memperoleh subsidi yang besar sehingga biaya pengobatan warga jauh lebih ringan dibandingkan biaya sebenarnya. Di bidang pendidikan, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan sekolah negeri dan berbagai program pendidikan.
Di sisi lain, harga bahan bakar kendaraan tetap dijaga relatif rendah melalui kebijakan subsidi pemerintah.
Indonesia Memiliki Tantangan Berbeda
Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari minyak, gas bumi, batu bara, nikel, emas, tembaga hingga hasil perkebunan.
Namun, besarnya jumlah penduduk membuat kebutuhan pembiayaan negara jauh lebih kompleks.
Selain itu, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak sehingga kebijakan subsidi energi harus mempertimbangkan kemampuan anggaran negara dan kondisi pasar internasional.
Pajak Masih Menjadi Tulang Punggung APBN
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga akhir September 2026, penerimaan pajak Indonesia mencapai sekitar Rp1.607,6 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti:
- Pendidikan.
- Kesehatan.
- Infrastruktur.
- Pertahanan.
- Bantuan sosial.
- Pelayanan pemerintahan.
Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pembiayaan berbagai program tersebut akan menghadapi tantangan besar.
Subsidi Indonesia Juga Sangat Besar
Meski tetap memungut pajak, pemerintah Indonesia juga mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi.
Hingga Agustus 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp331,4 triliun, terutama untuk mendukung sektor energi dan membantu menjaga daya beli masyarakat.
Namun demikian, efektivitas penyaluran subsidi masih menjadi tantangan agar benar-benar tepat sasaran.
Brunei Juga Menghadapi Risiko
Di balik berbagai fasilitas yang dinikmati masyarakatnya, Brunei juga menghadapi tantangan ekonomi.
Ketergantungan terhadap minyak dan gas membuat kondisi fiskal negara sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga energi dunia.
IMF mencatat pertumbuhan ekonomi Brunei pada 2025 sekitar 1 persen, sementara defisit anggaran diperkirakan mencapai 18,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Karena itu, pemerintah Brunei terus didorong untuk mengembangkan sektor ekonomi nonmigas agar tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam yang jumlahnya terbatas.
Indonesia Tidak Bisa Meniru Secara Langsung
Melihat perbedaan kondisi tersebut, Indonesia tidak dapat serta-merta menghapus pajak penghasilan pribadi maupun PPN seperti Brunei.
Perbedaan jumlah penduduk, struktur ekonomi, kebutuhan anggaran, hingga sumber penerimaan negara membuat kebijakan kedua negara tidak bisa disamakan.
Namun demikian, pengalaman Brunei memberikan pelajaran bahwa kekayaan alam yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengamat Ekonomi: Transparansi dan Efektivitas Lebih Penting
Sejumlah pengamat ekonomi di Indonesia berpendapat bahwa perdebatan bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya pajak, melainkan bagaimana penerimaan negara dikelola secara transparan, efektif, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Dalam negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, pajak tetap menjadi sumber pembiayaan utama. Namun, masyarakat juga berharap hasil dari penerimaan pajak dapat diwujudkan dalam pelayanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah diakses, infrastruktur yang baik, serta program bantuan yang tepat sasaran.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya besarnya penerimaan pajak atau kekayaan sumber daya alam, melainkan sejauh mana seluruh penerimaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
***

Tinggalkan Balasan