Queensha.id – Nasional,

 

Persoalan rumah tangga sering kali menghadirkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Salah satunya adalah ketika seorang istri yang masih berstatus sebagai pasangan sah menurut negara, tetapi sudah menjalin hubungan asmara dengan pria lain sebelum proses perceraian selesai.

Fenomena tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat, terutama mengenai status hukum istri yang belum resmi cerai tetapi sudah memiliki pasangan baru, apakah dapat dikenakan sanksi hukum atau bagaimana pandangan agama Islam terhadap permasalahan tersebut.

Perlu diketahui, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seseorang masih dianggap terikat dalam perkawinan yang sah selama belum ada putusan pengadilan dan akta cerai dari lembaga berwenang.

Artinya, meskipun pasangan sudah tidak tinggal bersama, sudah pisah rumah, atau sedang mengajukan gugatan perceraian, secara hukum mereka masih berstatus sebagai suami istri.

Status Perkawinan Masih Sah Sebelum Ada Akta Cerai

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak cukup hanya berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan.

Dengan demikian, selama belum ada:

  • Putusan cerai dari Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam;
  • Putusan cerai dari Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Muslim;
  • Akta cerai sebagai bukti resmi;

maka hubungan perkawinan masih dianggap sah.

Oleh karena itu, seseorang yang mulai menjalin hubungan baru sebelum perceraian resmi selesai perlu memahami adanya konsekuensi hukum maupun sosial.

1. Hanya Pacaran atau Menjalin Hubungan Asmara dengan Pria Lain

Apabila seorang istri yang masih sah secara hukum hanya melakukan hubungan komunikasi, kedekatan emosional, atau berpacaran dengan pria lain, maka persoalannya tidak otomatis masuk dalam kategori tindak pidana.

Namun demikian, tindakan tersebut dapat menjadi persoalan dalam proses hukum perceraian.

Sebab, hubungan dengan pihak ketiga dapat dijadikan salah satu pertimbangan atau bukti oleh pasangan yang mengajukan gugatan cerai.

Dalam perkara perceraian, perilaku yang dianggap melanggar kewajiban sebagai pasangan dapat menjadi faktor yang memperkuat alasan perceraian.

Selain aspek hukum, hubungan tersebut juga dapat menimbulkan dampak sosial, seperti:

  • Konflik keluarga semakin besar;
  • Hilangnya kepercayaan pasangan;
  • Dampak psikologis terhadap anak;
  • Perselisihan mengenai hak asuh anak.

Karena itu, meskipun belum tentu masuk ranah pidana, masyarakat tetap perlu berhati-hati.

2. Jika Sampai Melakukan Hubungan Badan dengan Pria Lain

Berbeda halnya apabila hubungan tersebut sudah sampai pada hubungan badan.

Dalam hukum pidana Indonesia, perzinaan dapat menjadi persoalan hukum.

Namun, perlu dipahami bahwa penerapan aturan mengenai zina mengalami perubahan setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru.

Secara umum, hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangan sah dapat memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pidana dan ada pihak yang berhak melakukan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam KUHP lama, Pasal 284 mengatur mengenai perzinaan dengan ancaman pidana maksimal sembilan bulan.

Sementara itu, KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana perzinaan dengan ketentuan yang berbeda.

Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya memahami persoalan ini dari informasi singkat di media sosial, tetapi perlu melihat aturan hukum terbaru dan konteks kasusnya.

3. Jika Sampai Menikah dengan Pria Lain Sebelum Resmi Cerai

Salah satu risiko hukum terbesar adalah apabila seseorang yang masih memiliki pasangan sah kemudian menikah lagi dengan orang lain.

Dalam hukum Indonesia, perkawinan kedua saat perkawinan pertama masih berlangsung dapat masuk dalam persoalan perkawinan yang terhalang atau perkawinan ganda (bigami).

Dalam KUHP lama, Pasal 279 mengatur mengenai seseorang yang melakukan perkawinan baru padahal mengetahui adanya perkawinan sebelumnya.

Ancaman pidananya dapat mencapai lima tahun penjara.

Selain itu, perkawinan tersebut juga dapat menimbulkan masalah administrasi kependudukan karena seseorang belum memiliki status hukum bebas menikah.

Oleh sebab itu, langkah yang benar adalah:

  1. Menyelesaikan proses perceraian;
  2. Mendapatkan putusan pengadilan;
  3. Memperoleh akta cerai;
  4. Baru kemudian melakukan pernikahan baru.

Bagaimana Jika Sudah Pisah Rumah Bertahun-Tahun?

Banyak masyarakat beranggapan bahwa jika suami dan istri sudah lama berpisah, maka otomatis status pernikahan dianggap selesai.

Padahal, anggapan tersebut tidak benar secara hukum.

Pisah rumah bukan berarti sudah bercerai.

Selama belum ada keputusan pengadilan, keduanya tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Oleh karena itu, seseorang yang ingin memulai kehidupan baru tetap harus melalui jalur hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pandangan Islam Tentang Istri yang Belum Cerai Tetapi Menjalin Hubungan dengan Pria Lain

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha.

Seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri seseorang tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan laki-laki lain seperti layaknya pasangan sebelum adanya perceraian yang sah dan selesai masa iddah.

Islam sangat menjaga kehormatan keluarga dan keturunan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
(QS. Al-Isra: 32)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala jalan yang dapat mengarah kepadanya.

Bagaimana Aturan Setelah Cerai Menurut Islam?

Dalam Islam, setelah perceraian terjadi, seorang perempuan tidak langsung boleh menikah dengan pria lain.

Ada masa iddah yang harus dijalani.

Masa iddah bertujuan untuk:

  • Menjaga kejelasan nasab atau keturunan;
  • Memberikan kesempatan untuk rujuk bagi pasangan tertentu;
  • Menghormati ikatan pernikahan sebelumnya.

Selama masa iddah, terdapat aturan tertentu mengenai hubungan dengan laki-laki lain.

Karena itu, seorang muslimah perlu memahami bahwa perceraian bukan hanya masalah administrasi negara, tetapi juga memiliki ketentuan agama.

Nasihat untuk Masyarakat

Menurut pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, persoalan hubungan baru sebelum perceraian resmi selesai bukan hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyangkut etika sosial dan dampak terhadap keluarga.

“Setiap persoalan rumah tangga sebaiknya diselesaikan melalui jalur yang benar. Jangan sampai seseorang mengambil keputusan karena emosi sesaat, kemudian justru menghadapi persoalan hukum dan konflik keluarga yang lebih besar,” ujarnya, Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial membuat seseorang mudah membangun kedekatan baru, tetapi masyarakat harus tetap memahami batasan hukum dan agama.

 

Jadi, istri yang belum resmi cerai tetapi sudah menjalin hubungan dengan pria lain masih memiliki status sebagai istri sah secara hukum.

Beberapa hal penting yang harus dipahami:

1. Pacaran atau hubungan emosional belum otomatis menjadi tindak pidana, tetapi dapat menjadi masalah dalam proses perceraian.

2. Hubungan badan dengan pihak lain dapat memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pidana.

3. Menikah lagi sebelum perceraian resmi selesai dapat menimbulkan persoalan hukum terkait perkawinan ganda.

Sementara dalam pandangan Islam, seorang perempuan yang masih menjadi istri orang lain wajib menjaga batasan hubungan dengan laki-laki lain sampai proses perceraian selesai dan ketentuan agama terpenuhi.

 

***

Sumber: Queensha Jepara.

Penulis: Vico Rahman.