Queensha.id – Jakarta,
Sejumlah masyarakat mengaku terkejut saat petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menanyakan jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki dalam rumah tangga. Tidak sedikit yang mempertanyakan keterkaitan informasi tersebut dengan pendataan kegiatan ekonomi.
Pertanyaan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi Kompas.com Talks bertajuk “Pentingnya Setiap Usaha Terdata pada Sensus Ekonomi 2026” yang digelar di Jakarta pada Jumat (7/8/2026).
Ketua Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumandiri) Indonesia, Hermawati Setyorinny, mengungkapkan bahwa sebagian pelaku usaha masih bingung dengan relevansi pertanyaan mengenai kendaraan pribadi.
Menurutnya, masyarakat selama ini memahami bahwa klasifikasi usaha lebih berkaitan dengan aset usaha dan omzet, sehingga pertanyaan mengenai kendaraan pribadi dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
BPS Jelaskan Alasan Menanyakan Kendaraan Pribadi
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata perusahaan atau badan usaha formal, tetapi juga aktivitas ekonomi yang dilakukan di lingkungan rumah tangga.
Ia mengatakan banyak pelaku usaha skala kecil maupun usaha rumahan yang aktivitas ekonominya masih menyatu dengan kehidupan sehari-hari keluarga.
Karena itulah, BPS perlu memperoleh gambaran kondisi rumah tangga secara menyeluruh, termasuk kepemilikan kendaraan, guna memahami karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai jumlah kendaraan bukan berarti kendaraan tersebut langsung dianggap sebagai aset usaha.
Aktivitas Ekonomi Rumah Tangga Jadi Fokus Pendataan
BPS menjelaskan bahwa banyak usaha mikro, usaha rumahan, hingga pelaku ekonomi informal belum memiliki pemisahan yang jelas antara aset pribadi dan aset usaha.
Sebagai contoh, sepeda motor pribadi sering digunakan untuk mengantar pesanan, berjualan keliling, hingga menunjang aktivitas usaha lainnya.
Oleh karena itu, informasi mengenai kendaraan menjadi bagian dari pemetaan kondisi ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.
Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi nasional yang lebih akurat dibandingkan hanya mendata badan usaha formal.
Pertanyaan Berbeda Jika Sudah Teridentifikasi sebagai UMKM
Moh. Edy Mahmud menegaskan bahwa apabila petugas menemukan usaha yang telah jelas berbentuk UMKM, maka daftar pertanyaan akan beralih lebih spesifik kepada kegiatan usaha tersebut.
Artinya, fokus pendataan akan mencakup aspek-aspek seperti:
- Modal usaha
- Omzet
- Tenaga kerja
- Produksi
- Aset usaha
- Aktivitas operasional
Dengan demikian, pertanyaan mengenai kondisi rumah tangga menjadi lebih terbatas karena usaha tersebut telah memiliki identitas ekonomi yang jelas.
BPS Pastikan Data Masyarakat Aman
BPS juga memberikan jaminan bahwa seluruh data yang dikumpulkan selama Sensus Ekonomi 2026 dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Informasi yang diberikan masyarakat hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional dan tidak dipublikasikan secara individu.
Data yang nantinya disampaikan kepada publik berupa data agregat atau gabungan sehingga identitas setiap responden tetap terjaga kerahasiaannya.
Selain itu, sistem pengiriman data dari petugas lapangan telah menggunakan teknologi enkripsi dan mengikuti ketentuan perlindungan data pribadi.
Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Sangat Penting?
Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan sejak Mei hingga Agustus 2026 secara door to door oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan ini bertujuan memperbarui peta ekonomi Indonesia yang mengalami banyak perubahan sejak sensus terakhir pada tahun 2016.
Dalam satu dekade terakhir, pola usaha masyarakat berubah cukup signifikan, mulai dari berkembangnya UMKM digital, perdagangan melalui media sosial, bisnis rumahan, hingga berbagai bentuk usaha berbasis platform digital.
Melalui data yang lengkap, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, pemberdayaan UMKM, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga program bantuan yang lebih tepat sasaran.
Pertanyaan mengenai jumlah kendaraan pribadi dalam Sensus Ekonomi 2026 bukan dimaksudkan untuk menghitung kekayaan masyarakat ataupun menetapkan pajak.
Sebaliknya, informasi tersebut menjadi bagian dari upaya BPS memahami kondisi ekonomi rumah tangga secara menyeluruh, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha dari rumah atau masih mencampurkan aktivitas usaha dengan kebutuhan keluarga.
BPS pun memastikan seluruh data responden dijaga kerahasiaannya dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia.
***
Sumber: KPS.
Penulis: Vico Rahman.
Tinggalkan Balasan