Queensha.id – Jakarta,

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan yang haram. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Fatwa tersebut tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape, tetapi juga mencakup penyalahgunaan, produksi, hingga aktivitas perdagangan rokok elektrik. Dengan demikian, MUI memperluas ruang lingkup fatwa sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.

Penggunaan, Produksi, dan Penjualan Vape Dinyatakan Haram

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga poin utama.

Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta menerapkan prinsip sadd al-dzari’ah atau menutup pintu terhadap potensi penyalahgunaan sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Ketiga, aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik atau vape turut ditetapkan haram dalam fatwa tersebut.

MUI Jelaskan Alasan Penetapan Fatwa

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa fatwa diterbitkan setelah melalui kajian mendalam mengenai dampak vape dari berbagai aspek.

Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, serta memiliki potensi disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Selain itu, kandungan nikotin di dalam vape bersifat adiktif dan dapat memengaruhi sistem saraf pengguna.

Sebelum fatwa ditetapkan, Komisi Fatwa MUI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Sidang Pleno yang melibatkan akademisi, aparat penegak hukum, kementerian, lembaga terkait, hingga pelaku industri vape. Kajian tersebut juga dilakukan setelah adanya permintaan agar MUI mengkaji hukum vape di tengah maraknya penyalahgunaan perangkat tersebut untuk narkotika.

MUI Beri 12 Rekomendasi kepada Pemerintah

Selain menetapkan hukum, MUI juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Di antaranya, Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Pemerintah juga didorong mempercepat pengendalian peredaran vape, sementara Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk vape, Kementerian Perindustrian mengevaluasi izin industri vape, Kementerian Keuangan diminta meninjau kebijakan fiskal terkait vape, sedangkan BNN bersama aparat penegak hukum diminta memperkuat penindakan terhadap penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkoba. MUI juga mengimbau organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, serta masyarakat luas untuk meningkatkan edukasi mengenai bahaya vape dan melindungi generasi muda dari ketergantungan nikotin.

Pengamat Sosial: Fatwa Menjadi Pengingat Penting Bagi Masyarakat

Menanggapi terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, pengamat sosial asal Jepara Purnomo Wardoyo menilai keputusan tersebut merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

Menurutnya, selain mempertimbangkan aspek hukum Islam, masyarakat juga perlu memahami risiko kesehatan dan dampak sosial dari penggunaan vape.

“Fatwa ini hendaknya dipahami sebagai ikhtiar menjaga kemaslahatan umat. Masyarakat, terutama kalangan remaja, perlu meningkatkan kesadaran bahwa penggunaan vape bukan sekadar persoalan gaya hidup, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, potensi ketergantungan nikotin, hingga kemungkinan penyalahgunaan untuk zat terlarang. Edukasi dari keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah harus berjalan beriringan agar generasi muda terlindungi,” ujar Purnomo Wardoyo.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menyikapi fatwa tersebut secara bijaksana dengan memperbanyak literasi, memahami dasar-dasar pertimbangannya, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari penyalahgunaan zat adiktif.

 

***

Sumber: MUI.