Queensha.id – Jakarta,
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan aturan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar. Kebijakan ini disiapkan agar penyaluran subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan regulasi tersebut masih dalam tahap penyusunan dan akan diumumkan setelah proses formulasi selesai.
“Ya, memang kami lagi ada memformulasikan aturannya,” ujar Bahlil usai Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Bahlil juga mengimbau masyarakat yang tergolong mampu agar tidak membeli Pertalite maupun Biosolar. Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan bentuk bantuan negara yang seharusnya dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
“Saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena itu kan BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” tegasnya.
Pemerintah Verifikasi Data Desil 9 dan 10
Pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap data masyarakat, khususnya kelompok desil 9 dan 10, sebelum kebijakan pembatasan Pertalite diberlakukan.
Langkah tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan kesalahan sasaran. Validitas data dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan siapa saja yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
Dengan proses verifikasi tersebut, pemerintah berharap subsidi energi dapat dinikmati kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan.
Pertamina Siap Jalankan Kebijakan
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penyaluran BBM bersubsidi.
Menurutnya, Pertamina masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait mekanisme pembatasan Pertalite dan Biosolar. Setelah aturan diterbitkan, perusahaan akan menjalankannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman
Menanggapi antrean panjang di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, Bahlil memastikan kondisi stok BBM nasional masih dalam kategori aman.
Ia menjelaskan cadangan BBM saat ini berada pada kisaran 18 hingga 20 hari, sesuai standar minimum nasional. Karena itu, pemerintah menegaskan tidak terjadi kelangkaan BBM.
Bahlil menduga antrean panjang di beberapa daerah dipengaruhi oleh aktivitas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan di luar ketentuan.
“Antrean panjang terjadi karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak yang mengantre di pompa bensin hanya untuk ada maksud lain,” katanya.
Penyaluran Subsidi Diharapkan Lebih Tepat Sasaran
Melalui kebijakan yang sedang disiapkan, pemerintah berharap penggunaan Pertalite dan Biosolar semakin tepat sasaran. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi diharapkan beralih menggunakan BBM nonsubsidi, sehingga anggaran subsidi dapat lebih efektif membantu kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.
***
Sumber: Pantau.com.
Tinggalkan Balasan