Queensha.id – Jawa Tengah,
Polemik tuntutan penurunan Kepala Desa Hoho di Kabupaten Banjarnegara memicu perhatian sejumlah pihak. Menyikapi situasi tersebut, Komandan wilayah Jawa Tengah dari organisasi masyarakat GRIB Jaya mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh anggotanya agar tidak terlibat dalam aksi yang berpotensi menimbulkan tekanan atau pemaksaan.
Imbauan tersebut disampaikan melalui unggahan yang beredar di media sosial pada 14 Maret 2026. Pesan itu disebut disampaikan melalui akun pribadi Hoho Alkaf, yang memuat instruksi kepada seluruh Ketua DPC GRIB Jaya di wilayah Jawa Tengah.
Dalam pesan tersebut, pimpinan GRIB Jaya Jawa Tengah menegaskan bahwa seluruh jajaran organisasi diminta untuk tidak ikut serta dalam kegiatan yang bertujuan memaksakan penurunan jabatan pihak mana pun, termasuk terkait polemik Kepala Desa Hoho di Banjarnegara.
Khawatir Memicu Konflik
Menurutnya, aksi yang dilakukan dengan tekanan atau pemaksaan dapat memicu konflik sosial serta menciptakan preseden yang buruk bagi kehidupan organisasi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa jika penurunan jabatan kepala desa terjadi karena tekanan kelompok tertentu, hal tersebut bisa menjadi contoh bagi organisasi lain untuk melakukan tindakan serupa di daerah lain.
“Kalau sampai penurunan Kades Hoho terlaksana karena pemaksaan seperti ini, saya pastikan ini bisa jadi role model bagi ormas lain melakukan hal yang sama,” tegasnya dalam pesan yang beredar.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh anggota agar menjaga sikap dan tidak terlibat dalam aksi yang dapat memperkeruh situasi.
Instruksi untuk Seluruh DPC
Dalam imbauan tersebut, pimpinan GRIB Jaya Jawa Tengah juga secara khusus memerintahkan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan anggotanya tidak ikut dalam kegiatan yang mengarah pada pemaksaan kehendak.
Langkah itu disebut sebagai upaya menjaga nama baik organisasi sekaligus menghindari potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Di akhir pesannya, ia juga menyampaikan kalimat yang biasa digunakan sebagai penyemangat internal organisasi.
“Kalau ikut jangan takut, kalau takut jangan ikut. Salam satu komando, GRIB Jaya… Jaya!”
Polemik yang Masih Bergulir
Hingga kini, polemik terkait tuntutan penurunan Kepala Desa Hoho di Banjarnegara masih menjadi perbincangan di media sosial. Berbagai pihak menyampaikan pandangan yang beragam terkait persoalan tersebut.
Sejumlah pengamat menilai, konflik terkait jabatan kepala desa sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan prosedur pemerintahan yang berlaku agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa.
Sementara itu, imbauan dari pimpinan GRIB Jaya Jawa Tengah dinilai sebagai upaya meredam potensi eskalasi konflik agar tidak meluas menjadi ketegangan antar kelompok di masyarakat.
Diketahui, sosok Hoho Alkaf tengah menjadi perbincangan publik setelah insiden pengeroyokan yang menimpanya saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di balai desa. Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara itu dikenal sebagai figur pemimpin muda dengan penampilan yang tidak biasa yaitu bertato namun aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa.
Hoho Alkaf, yang memiliki nama asli Welas Yuni Nugroho, menjabat sebagai kepala desa sejak 2019. Ia dikenal luas di masyarakat karena gaya kepemimpinannya yang terbuka sekaligus keberaniannya membangun desa secara mandiri.
Viral karena Penampilan dan Aksi Sosial
Di media sosial, Hoho kerap menjadi sorotan karena penampilannya yang berbeda dari stereotip kepala desa pada umumnya. Tato yang menghiasi tubuhnya sering memicu perbincangan, namun bagi warga Purwasaba hal itu tidak mengurangi kepercayaan terhadap kepemimpinannya.
Justru sebaliknya, ia dikenal sebagai sosok yang dermawan. Dalam beberapa kesempatan, Hoho disebut pernah menyumbangkan mobil pribadinya untuk kepentingan desa serta membantu pembangunan infrastruktur jalan bagi masyarakat.
Latar belakangnya juga tidak sederhana. Ia merupakan seorang pengusaha dan kontraktor, serta lulusan pendidikan hukum. Hoho juga berasal dari keluarga yang memiliki rekam jejak politik di daerah. Ayahnya, almarhum Siswo Harsono, pernah menjabat sebagai kepala desa sekaligus anggota DPRD.
Insiden Pengeroyokan di Balai Desa
Ketegangan memuncak pada 11 Maret 2026 ketika terjadi aksi unjuk rasa dari sekelompok massa yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di balai desa Purwasaba. Aksi tersebut berkaitan dengan polemik hasil seleksi perangkat desa.
Massa yang hadir menolak hasil seleksi yang telah ditetapkan pemerintah desa. Padahal menurut pihak desa, proses tersebut sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Dalam situasi yang memanas, Hoho Alkaf diduga menjadi korban pengeroyokan oleh oknum yang terlibat dalam aksi tersebut. Akibat kejadian itu, kacamata yang dikenakannya rusak dan seragam dinas yang dipakai robek.
Tempuh Jalur Hukum
Merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup saat kejadian berlangsung, Hoho kemudian mengambil langkah hukum. Ia melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian di Polres Banjarnegara.
Selain itu, ia juga menyatakan rencana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di tingkat pusat. Langkah ini ditempuh karena ia menilai pengamanan dalam peristiwa tersebut tidak berjalan maksimal.
Pernah Diserang Hoaks
Sebelum insiden pengeroyokan terjadi, Hoho Alkaf juga sempat menjadi sasaran informasi palsu di media sosial. Pada Februari 2026, beredar kabar yang menyebut dirinya dicopot dari jabatan kepala desa karena teguran terkait tato.
Namun informasi tersebut kemudian dipastikan sebagai hoaks. Hingga kini Hoho masih aktif menjalankan tugasnya sebagai kepala desa Purwasaba.
Pemimpin Desa dengan Gaya Berbeda
Di tengah berbagai kontroversi yang mengiringinya, Hoho Alkaf tetap dikenal sebagai kepala desa yang mendorong pembangunan desa secara mandiri, transparan, dan terbuka.
Bagi sebagian warga, penampilan bertato yang melekat pada dirinya justru menjadi simbol bahwa kepemimpinan tidak selalu harus mengikuti pola lama. Yang lebih penting adalah komitmen terhadap pelayanan masyarakat.
Kini, setelah insiden pengeroyokan yang menimpanya, perhatian publik tertuju pada bagaimana proses hukum berjalan dan bagaimana konflik di tingkat desa dapat diselesaikan tanpa kekerasan.
***
(Queensha Jepara – 15 Maret 2026)
Tinggalkan Balasan