Queensha.id – Jepara,
Penurunan bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jepara, Senin (17/8/2026), bukan sekadar penutup rangkaian peringatan kemerdekaan. Momentum tersebut dimanfaatkan Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara sebagai ajang konsolidasi untuk mempersiapkan penyampaian aspirasi ribuan anggota pada 1 Oktober 2026.
Sekitar 7.000 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari seluruh Kabupaten Jepara direncanakan bergabung dalam satu barisan untuk menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara terkait peningkatan kesejahteraan, pemberian insentif, serta kepastian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Konsolidasi tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib, terkoordinasi, dan tetap menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat.
Ketua Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara, Joko Rintono, mengatakan kegiatan seusai upacara penurunan bendera menjadi kesempatan memperkuat komunikasi dan menyatukan langkah seluruh anggota.
“Ini bukan sekadar berkumpul. Kami sedang membangun kekompakan dan menyamakan langkah. Satlinmas harus satu suara ketika menyampaikan aspirasi, tetapi tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas Jepara,” ujar Joko, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, tuntutan yang akan disampaikan bukan semata-mata demi kepentingan pribadi anggota, melainkan berkaitan dengan perlindungan bagi personel yang selama ini aktif membantu pemerintah dan masyarakat.
Ia menjelaskan, Satlinmas selama ini terlibat dalam pengamanan kegiatan desa, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, membantu penanganan berbagai persoalan sosial, hingga mendukung kegiatan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.
Karena itu, Joko menilai sudah sewajarnya pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan serta perlindungan para personel Satlinmas.
Soroti Anggaran Daerah
Paguyuban Satlinmas juga mempertanyakan belum adanya kebijakan yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan kesejahteraan ribuan personel, meski APBD Kabupaten Jepara disebut mencapai sekitar Rp2,5 triliun.
Joko mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali melakukan audiensi dengan Bupati Jepara. Namun, menurutnya, audiensi tersebut hanya diterima oleh staf sehingga belum menghasilkan keputusan yang dinilai memberikan kepastian bagi anggota Satlinmas.
“Bagaimana mungkin ribuan orang diminta hadir ketika masyarakat membutuhkan, tetapi ketika mereka membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan, justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Contoh kasus yang dialami anggota Linmas di Dongos dan Gemulung menjadi pelajaran penting,” katanya.
Selain itu, paguyuban juga menyoroti tidak lagi adanya bantuan bagi anggota Satlinmas yang sakit maupun meninggal dunia sebagaimana pernah diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat pentingnya kebijakan perlindungan yang lebih jelas.
Aksi Dipilih Bertepatan Hari Kesaktian Pancasila
Koordinator aksi, Abdul Rosyid, menjelaskan bahwa pemilihan tanggal 1 Oktober bukan tanpa alasan. Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna yang relevan dengan perjuangan Satlinmas sebagai bagian dari masyarakat yang menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat paling bawah.
“Satlinmas adalah bagian dari masyarakat yang selama ini berdiri paling dekat dengan persoalan keamanan dan ketertiban di tingkat bawah. Mereka hadir di desa, membantu kegiatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan mendukung terciptanya kondisi yang aman. Karena itu, 1 Oktober menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila juga harus hadir dalam bentuk keadilan dan perlindungan bagi masyarakat,” ujar Rosyid.
Ia menegaskan aksi tersebut bukan ditujukan untuk melawan pemerintah, melainkan sebagai penyampaian aspirasi secara demokratis kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.
Menurut Rosyid, nilai-nilai Pancasila seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kesaktian Pancasila jangan hanya dimaknai sebagai seremoni. Pancasila harus terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan sila kelima berbicara tentang keadilan sosial. Ketika ribuan anggota Satlinmas meminta perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraannya, di situlah nilai Pancasila diuji dalam kebijakan nyata,” katanya.
Rosyid juga mengingatkan bahwa berbagai regulasi pemerintah telah menempatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan daerah. Regulasi Kementerian Dalam Negeri juga memuat ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak Satlinmas, termasuk kemungkinan pemberian insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menunggu Respons Pemerintah
Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara berharap aksi pada 1 Oktober nanti mampu membuka ruang dialog yang lebih konkret dengan Pemerintah Kabupaten Jepara.
“Pesannya sederhana. Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami ingin ada perhatian dan kepastian perlindungan terhadap pengabdian Satlinmas. Kalau masyarakat membutuhkan kami setiap saat, maka ketika kami membutuhkan pemerintah, kami berharap pemerintah juga hadir,” tutup Rosyid.
Usai konsolidasi pada momentum penurunan bendera HUT ke-81 RI, Paguyuban Satlinmas Jepara kini mulai mematangkan persiapan aksi damai yang direncanakan diikuti sekitar 7.000 personel.
Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum agar aspirasi ribuan anggota Satlinmas tidak hanya terdengar di jalan, tetapi juga mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara.
***
Sumber: AR.
Penulis: Vico Rahman.
Tinggalkan Balasan