Queensha.id – Jakarta,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan berdasarkan mekanisme legislasi yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, menurutnya, keputusan tersebut bukan lahir karena adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujar Puan sebelum mengetuk palu pengesahan.
Selain itu, Puan menekankan bahwa seluruh proses pembahasan telah dilakukan secara cermat, terbuka, dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, pengesahan UU tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah melalui berbagai tahapan.
“Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Pembahasan Berlangsung Selama 18 Tahun
Lebih lanjut, Puan mengungkapkan bahwa perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset tidak berlangsung singkat. Bahkan, rancangan undang-undang tersebut telah berada di DPR selama kurang lebih 18 tahun sebelum akhirnya resmi disahkan.
Selama proses tersebut, DPR melakukan berbagai tahapan pembahasan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.
Puluhan Rapat dan Serap Aspirasi Masyarakat
Di sisi lain, Puan juga menjelaskan bahwa pembahasan UU Perampasan Aset melibatkan partisipasi publik yang luas melalui konsep meaningful participation.
Menurutnya, DPR telah menyelenggarakan sekitar 80 kegiatan, yang terdiri dari rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU). Tidak hanya itu, DPR juga melakukan kunjungan kerja ke 18 provinsi guna menyerap masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Selain itu, anggota DPR turut mengunjungi 46 daerah pemilihan (dapil) untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Seluruh masukan tersebut kemudian dikaji melalui penelitian, penelaahan, serta evaluasi agar substansi UU tidak tumpang tindih dengan ketentuan hukum lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Rapat Paripurna Dipimpin Langsung Puan Maharani
Rapat paripurna yang mengesahkan UU Perampasan Aset berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Turut mendampingi dalam sidang tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan lengkap mengenai proses pembahasan serta hasil kerja panitia sebelum akhirnya seluruh fraksi menyetujui pengesahan RUU menjadi undang-undang.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan hukum yang semakin kuat dalam upaya menelusuri, menyita, dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
***
Sumber: Dtk.

Tinggalkan Balasan