Queensha.id – Jakarta,

Universal Institute of Professional Management (UIPM) terus menegaskan posisinya sebagai institusi global independen yang berkomitmen mendorong pendidikan inklusif, nilai kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional.

 

Sebagai bagian dari ekosistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UIPM telah memperoleh status Konsultatif Khusus di United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). Status ini memungkinkan UIPM berkontribusi dalam dialog global, memberikan masukan kebijakan, serta melakukan advokasi yang selaras dengan agenda pembangunan dunia.

 

 

Tak hanya itu, UIPM juga menjadi penandatangan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) serta terdaftar dalam Higher Education Sustainability Initiative (HESI). Keterlibatan ini diperkuat dengan asosiasi bersama United Nations University World Institute for Development Economics Research serta partisipasi dalam United Nations Global Marketplace, yang mencerminkan peran aktif UIPM dalam sistem global PBB.

 

Dalam kerangka masyarakat sipil internasional, UIPM mengambil peran strategis untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, serta memperluas akses pendidikan yang berkeadilan. Melalui advokasi, riset, dan inovasi pembelajaran, UIPM juga berupaya menangani berbagai tantangan, termasuk potensi penyalahgunaan sektor pendidikan.

 

Fokus utama UIPM adalah menjadikan pendidikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar sekaligus barang publik global. Dengan memanfaatkan platform digital dan model pembelajaran inovatif, institusi ini membuka akses bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani, termasuk mereka yang terdampak konflik, pengungsian, dan keterbatasan sosial-ekonomi.

 

Sejalan dengan prinsip-prinsip PBB, UIPM terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan internasional guna menciptakan sistem pendidikan global yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

 

CEO UIPM Indonesia, Rantastia Nur Alangan, menegaskan bahwa peran organisasi non-pemerintah dalam ekosistem global tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan strategis.

 

“Sebagai mitra Perserikatan Bangsa-Bangsa, NGO memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk mengimplementasikan nilai-nilai PBB, termasuk Sustainable Development Goals, dalam setiap programnya, sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap perdamaian dan pembangunan global,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

 

 

***

RNA.