Queensha.id – Jakarta,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Aksi tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, aktivis masyarakat sipil, hingga organisasi pemantau kebijakan publik. Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam bidang peningkatan gizi masyarakat.
Para peserta aksi menilai berbagai persoalan masih ditemukan dalam implementasi program sejak diluncurkan secara nasional. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah membuka ruang evaluasi yang lebih luas sebelum program diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.
Akademisi Soroti Tata Kelola dan Pengawasan
Salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tersebut adalah pakar hukum tata negara, .
Dalam orasinya, Bivitri menegaskan bahwa kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis bukanlah hal baru. Menurutnya, berbagai organisasi masyarakat sipil telah berulang kali memberikan masukan terkait tata kelola program, sistem pengawasan, hingga penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaannya.
“Kita hari ini harus berisik seberisik-berisiknya, karena rasa-rasanya kalau tidak diberisiki nanti terus saja,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Ia mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawasi jalannya kebijakan publik dan terus menyampaikan kritik yang konstruktif demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Desakan Evaluasi Sebelum Perluasan Program
Koalisi MBG Watch menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Menurut mereka, sejumlah aspek yang masih perlu mendapat perhatian meliputi:
- Tata kelola pelaksanaan program.
- Transparansi penggunaan anggaran.
- Sistem pengawasan distribusi makanan.
- Efektivitas pelaksanaan di lapangan.
- Mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala.
Dalam aksi tersebut, para peserta juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengawasan agar program yang menggunakan anggaran besar dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Soroti Pendanaan Program MBG
Selain tata kelola, isu pendanaan juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Bivitri menilai pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan evaluasi terhadap desain dan pelaksanaan program sebelum mencari berbagai sumber pendanaan tambahan.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan sistem pengawasan yang memadai.
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif melakukan pemantauan terhadap kebijakan publik.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Lanjutkan Program
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program MBG dinilai memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan gizi, meningkatkan kesehatan anak, serta mendukung pembangunan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif.
Pemerintah juga memastikan bahwa berbagai perubahan di lingkungan Badan Gizi Nasional tidak akan mengganggu pelaksanaan program yang sedang berjalan.
Selain itu, evaluasi dan penyempurnaan program disebut akan terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Mengapa Program MBG Penting?
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama anak-anak usia sekolah.
Beberapa manfaat yang diharapkan dari program ini antara lain:
- Menurunkan angka stunting.
- Meningkatkan kualitas kesehatan anak.
- Mendukung konsentrasi dan prestasi belajar siswa.
- Mengurangi risiko kekurangan gizi.
- Mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan penggunaan anggaran negara yang besar, program ini juga memerlukan sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Pentingnya Pengawasan Publik dalam Kebijakan Nasional
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kritik, masukan, dan pengawasan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi.
Dengan adanya keterlibatan publik, pemerintah dapat memperoleh berbagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program serta meminimalkan potensi masalah di lapangan.
Karena itu, evaluasi berkala dan transparansi informasi menjadi faktor penting agar program-program strategis nasional, termasuk MBG, dapat berjalan efektif dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
Hingga aksi berakhir, massa Koalisi MBG Watch terus menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dan melakukan evaluasi komprehensif demi memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
***
Queensha Jepara (Rabu, 10 Juni 2026)
Tinggalkan Balasan