Queensha.id – Jakarta,

 

Baca JugaIni 10 Cara Mengajukan Permohonan Bantuan Sosial, Lengkap dengan Jenis Bansos yang Masih Disalurkan

Pemerintah tengah menyiapkan skema baru dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan memanfaatkan data desil sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Dalam konsep awal yang sedang dibahas, masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan desil 10 berpotensi dibatasi dalam membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Meski demikian, hingga Jumat (4/9/2026), pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menetapkan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Saat ini, berbagai aspek masih dikaji secara menyeluruh agar implementasinya tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Baca JugaIndonesia Berpotensi Hadapi Tantangan Kemiskinan pada 2027? Ini Penjelasan Prof. Ferry Latuhihin soal Perbedaan Data World Bank dan BPS

 

Apa Itu Data Desil?

Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik, Turro Wongkaren, menjelaskan bahwa data desil merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga sebagai indikator kesejahteraan.

Menurutnya, penduduk dibagi ke dalam 10 kelompok (desil) berdasarkan besarnya pengeluaran rutin.

  • Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
  • Desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih objektif.

Baca JugaResmi Hutang RI Era Krisis 1998, Lunas 

 

Data Desil Berasal dari DTSEN

Data desil merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun sebagai basis data sosial atau social registry.

Berbeda dengan daftar penerima bantuan sosial (social beneficiary), DTSEN berfungsi sebagai database nasional yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia.

Menurut Turro, tugas Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mengukur dan menyusun data kesejahteraan masyarakat berdasarkan metodologi statistik, sedangkan keputusan mengenai siapa yang berhak menerima berbagai program pemerintah menjadi kewenangan masing-masing kementerian.

 

Sumber Data DTSEN

Penyusunan DTSEN memanfaatkan beberapa basis data nasional, yaitu:

  • Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
  • Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
  • Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Seluruh data tersebut kemudian dipadukan menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT).

Metode ini digunakan karena tidak semua masyarakat memiliki penghasilan tetap maupun pekerjaan formal, sehingga pengukuran kesejahteraan lebih akurat dilakukan melalui pola pengeluaran rumah tangga.

 

Bagaimana Cara Menentukan Desil?

Dalam proses penghitungan, BPS mempertimbangkan berbagai indikator sosial ekonomi secara bersamaan, di antaranya:

  • Kondisi rumah tempat tinggal.
  • Sumber air minum.
  • Jenis bahan bakar untuk memasak.
  • Konsumsi dan daya listrik.
  • Kepemilikan aset.
  • Jumlah anggota keluarga.
  • Tingkat pendidikan.
  • Jenis pekerjaan.
  • Kondisi kesehatan.
  • Status disabilitas.

Selain itu, data juga disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri agar tetap akurat dan mutakhir.

 

Mengapa Menggunakan Pengeluaran, Bukan Pendapatan?

Turro Wongkaren menjelaskan bahwa pendekatan pengeluaran dipilih karena banyak masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal sehingga pendapatan mereka sulit diukur secara pasti.

Tidak semua masyarakat memiliki rekening bank maupun bukti penghasilan tetap. Oleh sebab itu, pengeluaran rumah tangga dinilai lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan secara statistik.

 

Data Desil Jadi Acuan Berbagai Program Pemerintah

Ke depan, data desil tidak hanya digunakan untuk kebijakan BBM bersubsidi.

Pemerintah juga dapat memanfaatkannya sebagai dasar penentuan berbagai program bantuan, antara lain:

  • Penerima bantuan sosial (bansos).
  • Program rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
  • Subsidi energi.
  • Program perlindungan sosial lainnya.

Namun demikian, keputusan akhir mengenai batasan penerima manfaat tetap berada di tangan kementerian atau lembaga yang mengelola masing-masing program.

 

Belum Ada Jadwal Penerapan

Hingga saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan dan simulasi terhadap kebijakan pembatasan Pertalite berdasarkan data desil.

Artinya, masyarakat belum perlu khawatir akan adanya perubahan secara mendadak karena pemerintah masih menghitung dampak ekonomi, kesiapan data, hingga mekanisme pelaksanaannya.

 

Rencana pembatasan BBM subsidi menggunakan data desil menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran. Dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berharap subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Meski demikian, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian sehingga masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari pemerintah terkait waktu pelaksanaan maupun mekanisme penerapannya.

 

***

Sumber: CNBC.

Penulis: Vico Rahman.