Queensha.id – Nasional,
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa produk pembalut wanita yang diperdagangkan di Indonesia masih dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif efektif sebesar 11 persen. Hal tersebut karena pembalut hingga saat ini masih masuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) dan belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penegasan tersebut muncul setelah status pajak pembalut ramai menjadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan mengapa kebutuhan biologis perempuan tersebut masih dikenai pajak, sehingga memunculkan kembali istilah period tax dalam diskusi publik.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawati, menjelaskan bahwa pada prinsipnya pembalut merupakan Barang Kena Pajak. Oleh karena itu, pengenaan PPN dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujar Inge.
Selain itu, DJP juga menerangkan bahwa untuk barang nonmewah diterapkan tarif PPN 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan mekanisme tersebut, beban PPN yang dibayarkan konsumen secara efektif tetap setara dengan 11 persen.
Di sisi lain, Inge menegaskan bahwa pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Menurutnya, pembebasan pajak hanya diberikan kepada jenis barang tertentu yang telah ditetapkan dalam regulasi.
“Pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, DJP menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pajak khusus terhadap perempuan. Menurut penjelasan DJP, pengenaan PPN atas pembalut merupakan bagian dari sistem perpajakan yang berlaku atas konsumsi barang secara umum.
“Pengenaan PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang sesuai dengan ketentuan perpajakan,” jelas Inge.
Sementara itu, ketentuan mengenai barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, hingga sayur-sayuran.
Namun demikian, produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut wanita, tidak tercantum dalam daftar barang yang memperoleh fasilitas pembebasan tersebut.
Kondisi ini pun kembali memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai pembalut merupakan kebutuhan biologis dasar perempuan sehingga seharusnya mendapat perlakuan khusus melalui pembebasan pajak. Mereka juga berpendapat bahwa kebijakan tersebut berpotensi menambah beban ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meski demikian, DJP menyatakan bahwa setiap usulan perubahan kebijakan, termasuk kemungkinan pembebasan PPN untuk produk sanitasi menstruasi, memerlukan kajian lebih lanjut. Kajian tersebut mencakup aspek regulasi, dampak fiskal terhadap penerimaan negara, serta berbagai pertimbangan kebijakan lainnya.
Dengan demikian, hingga saat ini pembalut wanita masih tetap dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku, sambil menunggu kemungkinan adanya perubahan regulasi pada masa mendatang.
***
Sumber: BS.

Tinggalkan Balasan