Queensha.id – Jakarta,
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan penjelasan terkait beredarnya informasi mengenai pengerahan personel dalam jumlah besar ke wilayah DKI Jakarta pada Rabu (4/11/2026). TNI menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tugas rutin dan bentuk kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, mengatakan bahwa seluruh prajurit TNI dituntut untuk selalu berada dalam kondisi siap siaga guna menjalankan amanat negara sesuai dengan tugas pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pengerahan pasukan merupakan hal yang lazim dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan personel menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan pertahanan negara.
“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, serta selalu siap melaksanakan tugas berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku,” ujar Mayjen TNI Muhammad Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, Kapuspen TNI belum menjelaskan secara rinci tujuan khusus dari pengerahan personel tersebut. Selain itu, jumlah prajurit yang diterjunkan ke wilayah Jakarta juga belum diungkapkan kepada publik.
Di sisi lain, ketika ditanya apakah pengerahan tersebut berkaitan dengan langkah antisipasi terhadap potensi aksi demonstrasi dalam waktu dekat, Muhammad Nas belum memberikan keterangan lebih lanjut.
Beredar Informasi Pengerahan Pasukan dari Tiga Matra
Sebelumnya, beredar informasi mengenai adanya pengerahan personel dalam jumlah besar dari tiga matra TNI menuju Jakarta. Salah satu matra yang disebut ikut mengerahkan personel adalah TNI Angkatan Laut (AL).
Informasi tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Namun hingga saat ini, TNI menegaskan bahwa kesiapan pasukan merupakan bagian dari mekanisme rutin dalam menjaga stabilitas dan pertahanan negara.
Muncul di Tengah Sorotan Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Pengerahan personel TNI ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah berkembangnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, seorang perwira tinggi lainnya berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi, hingga kini masih berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan.
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Saat ini, ketiganya telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
Meskipun waktu pengerahan pasukan berdekatan dengan perkembangan kasus tersebut, hingga kini TNI belum menyatakan adanya keterkaitan langsung antara pengerahan personel ke Jakarta dengan proses hukum yang sedang berlangsung maupun potensi agenda aksi massa.
Dengan demikian, TNI menegaskan bahwa setiap pengerahan pasukan dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan institusi dalam menjalankan tugas konstitusional menjaga kedaulatan negara, melindungi seluruh rakyat Indonesia, serta mempertahankan keutuhan NKRI.
***
Sumber: CNN.
Tinggalkan Balasan